Tetty Harap Kasus Sri Tak Terulang: Fee Proyek Jerat Kepala Daerah

Kasus dugaan gratifikasi Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip boleh jadi puncak dari ‘gunung es’ korupsi di Sulawesi Utara.

KOLASE TRIBUNMANADO/ISTIMEWA HUMAS/INSTAGRAM
Tetty Paruntu, Tatong Bara, Yasti Soepredjo Mokoagow dan Sri Wahyumi 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Kasus dugaan gratifikasi Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip boleh jadi puncak dari ‘gunung es’ korupsi di Sulawesi Utara. Oknum pejabat meminta fee proyek sudah lumrah dan rahasia umum di kalangan eksekutif, legislatif dan pengusaha (pihak ketiga/kontraktor).

Seorang aparatus sipil negara atau ASN, mantan pejabat di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara membeberkan, para kontraktor kerap membawa nama pejabat tinggi jika hendak minta proyek. "Katakan ini suruhan pejabat tinggi atau keluarganya. Kalau tak mau kasih nanti dinonjobkan," kata dia kepada tribunmanado.co.id, Jumat (3/5/2019). Dikatakannya, kontraktor itu sudah mematok berapa fee untuk dia dan untuk si pejabat tinggi.

Lain lagi bagi pengusaha jasa kontruksi yang bermukim di Kota Manado. Ia menyatakan, sudah kewajiban tak tertulis
bagi para pihak ketiga untuk menyerahkan uang ‘lelah’ kepada kepala dinas (pejabat) pengelola proyek sebagai bentuk ‘balas jasa’. "Kadang kepala dinas tak bilang langsung, tapi lewat
anak buahnya atau lewat kode tertentu," kata dia.

Uang itu, beber dia, sebagian akan disetor ke pejabat tertinggi dan sebagai lagi sebagai upeti pejabat tersebut. Dia tak setuju dengan praktik ini karena keuntungannya berkurang. "Tapi apa daya, hanya ini caranya bagi kita untuk selalu dapat proyek," beber dia.

Seorang pengusaha berdarah Manado di Jakarta menceritakan, istilah fee 10 persen sudah ada sejak zaman orde baru. Itu dianggap tabu tapi sebenarnya sudah menjadi rahasia umum di antara pengusaha. "Ini peninggalan budaya korup lama. Sudah lama tercipta antara pengusaha dan pemerintah," katanya.

Baginya ada anggapan itu merupakan hal yang biasa terjadi di antara pengusaha. Akan sangat melanggar jika antara pengusaha dengan ASN atau PNS. Ia mengatakan, penguasa biasanya menerapkan itu karena terlalu banyak kos politik yang dikeluarkan saat mencalonkan diri atau menempati sebuah jabatan tertentu. Ia mencari pengembalian dengan cara itu.
"Ia ingin kosnya kembali. Caranya dengan itu," katanya.

Dalam bisnis, katanya, mencari proyek itu lumrah. Karena itu, istilah fee 10 persen hanya sebuah istilah. "Bisa jadi hanya 2,5 persen. Namanya fee marketing. Itu untuk memperlancar proyek. Banyak terjadi dalam dunia bisnis," ujarnya.

Dalam dunia bisnis manapun, katanya, cara-cara ini dipakai walaupun ada yang dengan cara resmi. Ia tidak menampik bahwa itu juga dilakukan marketing media pada pemerintah.

Menggapi kasus Bupati Sri, Bupati Minahasa Selatan, Christiany Eugenia Paruntu mengaku prihatin. Apalagi masa tugas Bupati Sri tersisa 2 bulan lebih. Bupati Paruntu mengatakan, sangat prihatin dan semoga SWM tabah dan kuat menghadapi proses hukum ini. "Ibu SWM harus tetap kuat di dalam Tuhan," kata dia, Kamis (2/5/2019).

Di sisi lain, Bupati Paruntu meminta kepada pihak ketiga (pengusaha) tidak ada lagi yang memberi gratifikasi kepada pejabat. Biarlah, kata dia, pihak ketiga harus mengikuti aturan yang benar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
"Semoga beliau terus kuat. Harus selalu kuat di dalam Tuhan," pungkasnya.

Lanjut Bupati Minsel ini, agar kepala daerah tidak berurusan dengan KPK, sumpah dan janji saat dilantik sebagai pemimpin wajib dilaksanakan.

"Bagi para kepala daerah ini (kasus Bupati Talaud) jadi suatu pembelajaran bagi kita untuk tidak melanggar sumpah dan janji pada saat kita dilantik. Semoga ke depan akan lebih baik dalam tata pengelolaan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan di seluruh pemkot dan pemda se-Sulut untuk mewujudkan Sulut Hebat," kata dia, Kamis (2/5/2019)

Khusus di Minsel, politisi Partai Golkar ini mewanti-wanti kepada jajaran (pejabat) agar ‘berjalan lurus’ dan tidak jatuh dalam iming-iming bentuk apapun. "Semua harus sesuai aturan dan prosedur," ujar Tetty, sapaan akrabnya.

Seperti diketahui Bupati Sri Manalip terjerat operasi tangkap tangan tim KPK. Bupati perempuan yang hobi olahraga ekstrem ini diduga meminta hadiah barang mewah seperti jam tangan, tas dan perhiasan berlian dari pengusaha terkait proyek renovasi Pasar Lirung dan Beo di Kabupaten Talaud. Belum sempat menerima hadiah, Sri pada Selasa (30/4/2019) keburu dikocok KPK di Talaud. (art/dru)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved