AHY Konfirmasi Pernyataan Hashim ke BPN
Ketua Kogasma (Komando Tugas Bersama) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah mengonfirmasi pernyataan Direktur Media
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Ketua Kogasma (Komando Tugas Bersama) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah mengonfirmasi pernyataan Direktur Media dan Komunikasi BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandiaga Hashim Djojohadikusumo soal jatah menteri. Bagi AHY, pembicaraan jatah menteri bukan hal yang penting pada saat ini dan bisa melukai perasaan rakyat.
Pada Senin (1/4) Hashim Djojohadikusumo mengaku sempat berbicara dengan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto soal jatah menteri di pemerintahannya kelak jika terpilih. Hashim memaparkan Partai Amanat Nasional mendapat tujuh kursi menteri, Partai Keadilan Sejahtera enam kursi, sedangkan jatah untuk partai pengusung Prabowo-Sandiaga yang lain masih menjadi pertimbangan. Ini termasuk nama Agus Harimurti Yudhoyono dan Partai Demokrat.
AHY mengetahui kabar ini dari teman dan media ketika dia berada di Demak, Jawa Tengah. AHY kemudian mengonfirmasi kabar tersebut secara langsung kepada BPN. Tujuannya adalah tanggapan AHY sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Hashim.
“Setelah saya klarifikasi maksud Pak Hashim adalah masih dipertimbangkan jumlah kursi yang ditawarkan untuk Demokrat. Semoga hal ini dipahami secara baik oleh semua pihak,” ujar AHY di sela-sela kampanyenya di Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/4) malam.
AHY mengaku pernah mendapat tawaran jabatan menteri secara langsung oleh Prabowo Subianto. Prabowo memberikan penawaran tersebut dalam kapasitasnya sebagai calon presiden yang sedang menggalang koalisi.
“Sama seperti partai pengusung Prabowo-Sandiaga Uno lainnya saya pernah ditawari langsung oleh Pak Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai capres untuk menggalang koalisi,” kata AHY.
AHY mengatakan fokusnya saat ini adalah memastikan masyarakat tahu Partai Demokrat berjuang untuk kesejahteraan rakyat lima tahun mendatang melalui 14 prioritas. Prioritas-prioritas tersebut antara lain peningkatan kualitas hidup rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, kesejahteraan masyarakat serta keadilan.
AHY mengaku tidak kecewa terhadap pernyataan Hashim masih mempertimbangkan Partai Demokrat dan dirinya masuk jajaran kabinet Prabowo-Sandiaga. AHY menganggap hal tersebut sebagai percakapan yang biasa dibahas dalam dunia politik.
Bagi AHY, pembahasan jatah menteri saat ini bukan hal yang penting. Pembahasan ini justru bisa menyakiti perasaan masyarakat menurut putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kami tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting, tapi membicarakan jabatan menteri, berapa porsinya, pos mana saja, justru dikhawatirkan bisa melukai perasaan rakyat," ujarnya.
Menurut AHY pembahasan soal jatah menteri bukan hal yang penting pada saat ini karena urgensinya memang belum ke arah sana. AHY mengatakan pembahasan tersebut bisa dilakukan setelah hari pemilihan umum pada 17 April 2019. Setelah tanggal tersebut koalisi ini baru bisa berbicara soal pemerintahan nasional yang lebih efektif dan adaptif untuk menjalankan birokrasi yang transparan, akuntabel, terbuka dan melayani rakyat.
"Secara prgamatis Demokrat menginginkan orang-orang berkapasitas dan berintegritas untuk melakukan perubahan pada pemerintahan ke depan,” katanya.
Pembagian Belum Final
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Ahmad Muzani membenarkan pihaknya telah membahas pembagian kekuasaan dengan mitra partai koalisi bila Prabowo-Sandi menang di Pemilu Presiden 2019. Pernyataan Muzani tersebut merespons pernyataan Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo soal pembagian kursi menteri kepada partai pengusung.
"Di dalam koalisi, ketika pembicaraan awal, satu dari sekian hal yang dibicarakan tentu saja pembagian kekuasaan presiden dan wakil presiden dan tentu saja masalah menteri dan itu sudah dibicarakan dalam arti kira-kira porsi partai koalisi tu apa dan bagaimana," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (2/4).