Kemendagri Tak Biayai Apel Kades: Andi Arief Lontarkan Tudingan Lagi

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief, kembali melontarkan tudingan kepada pemerintah. Kali ini Andi Arief menyebut para kepala desa diwajibkan datang ke Gelora Bung Karno, Jakarta, 30 Maret mendatang, untuk dipaksa memberikan gelar bapak pembangunan desa untuk Pak Jokowi.

Bukan hanya itu, Andi Arief dalam akun Twitter-nya, juga menyebut setiap kepala desa mengambil dana desa Rp 3 juta. Sedangkan acara itu ditanggung APBN melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Hadi Prabowo menegaskan acara apel pemerintah desa pada 30 Maret 2019, di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, bukan inisiatif pemerintah, dalam hal ini Kemendagri.

Hadi Prabowo menjelaskan acara itu merupakan inisiatif Badan Koordinasi Nasional Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Desa (BakornasP3KD). "Pemerintah dalam hal ini Kemendagri tak pernah ikut campur dalam acara tersebut termasuk waktu pelaksanaannya yang mendekati pemilu. Semuanya inisiatif dari Bakornas P3KD," ungkap Hadi Prabowo dalam jumpa pers di Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/3).

Terlepas dari polemik itu, Hadi Prabowo mengapresiasi inisiatif BakornasP3KD untuk melaksanakan acara tersebut. "Kami mengapresiasi karena acara tersebut positif, tapi masalah penganggaran dan keamanan harus diperhatikan secara cermat," katanya.

Hadi Prabowo juga membantah tudingan yang menyebut akomodasi untuk peserta apel pemerintah desa diambil dari dana desa. Ia mengaku sudah mendapat konfirmasi dari penyelenggara, BakornasP3KD, biaya akomodasi ditanggung penyelenggara dan peserta sendiri.

Menurut informasi, dalam surat undangan acara tersebut terdapat persyaratan pembiayaan sebesar Rp 3 juta per orang untuk akomodasi selama acara berlangsung. "Kalau ada yang bilang dananya diambil dari dana desa, itu salah. Kami tak pernah dorong untuk itu. Biaya dari kantong mereka sendiri," ungkap Hadi Prabowo.

Kemendagri, menurut Hadi, tak pernah menganjurkan aparatur desa untuk melakukan penyimpangan dana desa. "Dalam perjalanan dinas kan ada yang sah dan ada yang tidak. Memang penggunaan dana desa menjadi kewenangan masing-masing. Kalau nanti penggunaannya tidak pas, Kemendagri tak pernah menganjurkan hal itu," tegasnya.

Kampanye terselubung

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyebut kegaiatan apel pemerintah desa itu kampanye terselubung untuk memenangkan Joko Widodo (Jokowi). Riza mengatakan anggapan itu wajar muncul karena acara tersebut dilaksanakan jelang Pemilu 2019.

"Menjelang pilpres, menteri, lembaga, dan presiden banyak melakukan kegiatan yang kami sebut sebagai kampanye terselubung termasuk acara di GBK (Gelora Bung Karno) itu," ujarnya saat ditemui di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa.

"Kami berharap pemerintah bijak agar tidak menggunakan kekuasaan dan wewenang. Mengapa acara seperti itu tidak dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum kampanye? Mengapa dilakukan saat masuk tahun politik? Mengapa semua program pemerintah mendekati 17 April 2019 (hari pencoblosan)?" imbuhnya.

Riza pun mengimbau pemerintah agar melaksanakan kegiatan seperti itu setelah hari pencoblosan "Mengapa tidak setelah pencoblosan, silakan 20 atau 30 April, supaya kita menilai pemerintah jujur dan tak ada maksud terselubung," tegasnya. (tribunnetwork/zal)