RUPS Pertahankan Direksi-Komisaris BSG: Begini Kata Olly soal Pembagian Dividen

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Rapat umum pemegang saham (RUPS) Luar Biasa PT Bank Sulawesi Utara Gorontalo (BSG) atau Bank SulutGo tetap mempertahankan status 'quo'.

Desakan perombakan direksi dan komisaris yang digaungkan sejumlah pemilik saham tidak terjadi. Yang ada hanya pengisian 'jatah' Provinsi Gorontalo di posisi komisaris.

Padahal Bupati Bolaang Mongondow Yasti Seopredjo Mokoagouw ngotot meminta ‘jatah’ komisaris atau direksi BSG. Keinginan Yasti diutarakan kepada wartawan saat menghadiri RUPS BSG di Grand Kawanua Convention Center, Senin (11/3/2019).

Isu perombakan jabatan direksi dam komisaris BSG terus mencuat dipelaksanaan RUPS Tahunan berkembang menjadi RUPS Luar Biasa. Isu itu dipertanyakan sejumlah pemegang saham. Yasti paling lantang meminta pergantian direksi dan komisaris.

Berlanjut maksud tersirat penyataan Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Landjar terkait akan mengevaluasi kinerja BSG yang tak capai target. Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap yang melontarkan pernyataan 'bongkar' (direksi dan komisioner).
Gubernur Sulut Olly Dondokambey, pemegang saham terbesar di BSG tak membantah isu itu berkembang di RUPS. "Masih belum dibahas," ujar Olly saat jeda pembahasan RUPS, tadi malam.

RUPS kemudian dilanjutkan usai istirahat makan malam, menanti keputusan terakhir rapat yang digelar tertutup itu.
Olly tak banyak mengulas soal perkembangan RUPS.
"Masih dibahas," ujarnya kepada Wartawan di Grand Kawanua Convention Center.

Ia sedikit memberi bocoran soal pembahasan di RUPS, soal capital adequacy ratio (CAR) dan pembagian dividen
CAR atau rasio kecukupan modal atau modal untuk rasio aset berbobot risiko adalah suatu cara untuk mengukur modal bank, yang ditunjukkan sebagai pembukaan kredit berbobot risiko bank.

"Pokoknya rata-rata meminta tahun depan ada penambahan modal supaya memperkuat CAR Bank SulutGo, modal harus bertambah," kata dia.
Isu selanjutnya yang dibahas soal pembagian dividen. "Masih berkembang antara 65-70 persen," kata dia.

Yasti menuntut adanya pergantian direksi dan komisaris. "Saya berharap hari ini ada pergantian direksi dan komisaris," kata Yasti sebelum RUPS.
Ia memang yang paling getol menuntut pergantian komisaris dan direksi ‘Torang pe Bank’. Sudah jadi rahasia umum, Yasti menuntut harus ada perwakilan Bolaang Mongondo Raya (BMR) di jajaran komisaris atau direksi.

Yasti mengapresiasi digelarnya RUPS walaupun, agenda RUPS Luar Biasa sempat molor dan menimbulkan prasangka. "Seharusnya kan amanat RUPS akhir Mei 2018, RUPS LB selambat-lambatnya awal Juli 2018. Kami tetap mengapresiasi langkah direksi yang menggelar RUPS sebagai wadah pertanggungjawaban kepada pemegang saham," ujar Yasti.

Secara tersirat Yasti menyatakan harapannya. "Saya berharap Bank SulutGo lebih bijaksana, lebih adil kepada semua pemegang saham," kata Yasti.
Menurutnya, ia hadir di RUPS untuk memperjuangkan rakyat Bolmong. "Hari ini saya di sini kenapa pakai baju seperti ini. Saya di sini bukan Yasti Soepredjo Mokoagow tapi saya Bupati Bolmong yang di belakang saya rakyat Bolmong, nasabah dan debitur yang menunjang program Bank SulutGo. Tapi kalau Bank SulutGo tidak adil, tidak profesional, Bank SulutGo lalai dalam melaksanakan kewajibannya ya mohon maaf saja," katanya.

Yasti ogah mengembalikan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Pemkab Bolmong ke BSG. "Tidaklah. Tidak mungkin kita pindah-pindah," ujar Yasti.
Menurutnya, Pemkab Bolmong tetap mempercayakan dana RKUD di BNI. "Tidak, kita tidak mau ubah-ubah. Masak mau pindah ke sana kemari. Tidak gampang," ujarnya.

Meski tak merinci jelas pangkal kekesalannya hingga memindahkan RKUD Pemkab Bolmong, kuat dugaan hal itu dipicu permintaan 'jatah' direksi atau komisaris.

Pemegang saham asal Provinsi Gorontalo mengusulkan dua nama sebagai calon komisaris BSG. Gubernur Gorontalo, Ruslie Habibie mengatakan, sudah ada dua orang yang mengajukan diri untuk menggantikan Rustam Akili sebagai komisaris.

Rustam mengundurkan diri dari jabatan komisaris karena maju di Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo. "Sudah ada dua nama, mereka yang mengajukan diri. Bermohon kepada kami. Mekanismenya seperti itu," kata Ruslie kepada tribunmanado di sela RUPS.

Dua nama itu, Nurlan Darise dan Syafrudin Mosi'i. Nama pertama mantan Asisten II Sekda Provinsi Gorontalo dan nama kedua adalah auditor utama BPK RI. Meskipun begitu, kata Habibie, pihaknya perlu meninjau apakah dua nama itu memenuhi syarat. "Salah satunya mengacu PP 54 tahun 2017, calon komisaris BUMN atau BUMN tak boleh lewat 60 tahun. Kalau oke kita usulkan," ujarnya.

Ia berharap BSG makin baik. Upaya ke arah itu, menurut politisi Partai Golkar itu, BSG harus dikelola kalangan profesional. "Apa yang jalan selama ini sudah bagus. Bank SulutGo harus dikelola orang perbankan. Jangan politisi," katanya.
Bupati Minahasa Roy Roring tetap setia bersama BSG.

"BSG bank milik kita, jadi harus didukung. Kalau mengkhianati BSG berarti menyakiti pendiri-pendiri BSG, saya dukung," kata Roring.
Olly didampingi Wagub Steven Kandou dan Sekprov Edwin hadiri RUPS. Menurut Komisaris Utama BSG Sanny Parengkuan, agenda pertama penyampaian laporan tahunan kinerja tahun 2018 oleh direksi. "Termasuk membahas soal pembagian dividen untuk para pesaham," kata Parengkuan.

Selanjutnya, RUPS Luar Biasa (LB) untuk pengisian lowong jabatan salah satu komisaris. Jabatan itu lowong setelah pejabat sebelumnya, Rustam Akili mengundurkan diri karena maju di Pileg 2019. "Karena ada komisaris yang mengundurkan diri, harus diisi demi kesinambungan organisasi," ujar Sanny. Rustam adalah komisaris yang menjadi representasi pemegang saham dari Gorontalo. RUPS sempat tegang saat siang. Suasana mencair kembali saat semua peserta rapat makan cokelat bersama.

Pemprov Gorontalo Suntik Rp 7,5 M

Pemprov Gorontalo menambah nilai penyertaan modal atau jumlah sahamnya di Bank SulutGo. Gubernur Gorontalo, Ruslie Habibie memastikan, tahun ini, pihaknya akan menambah Rp 7,5 miliar.

"Sudah diputuskan kami tambah agar saham kami tak terdelusi. Sebab pesaham lain juga bakal menambah," ujarnya.
Selain itu, kata Habibie, sebagai Gubernur Gorontalo, ia mendorong para bupati pesaham untuk menambah nilai penyertaan modal di BSG. "Kami meminta ditambah karena jika saham naik tentu akan menambah nilai dividen. Baik bagi daerah," katanya.

Seluruh pemda di Provinsi Gorontalo memiliki saham sekitar 19 persen di BSG. Rinciannya, Pemprov Gorontalo memiliki 3,01 persen, Pemkab Gorontalo ada 3 sebesar 17 persen dan Pemkab Pohuwato 2,14 persen.

Kemudian Pemkot Gorontalo 1,72 persen, Pemkab Gorontalo Utara 1,62 persen dan Pemkab Bone Bolango 0,86 persen.
RUPS tahunan masuk ke jeda istirahat. Para pemegang saham menyempatkan rehat sejenak. Bupati Boltim Sehan Landjar dan Bupati Mitra James Sumendap pun terlibat cengkrama santai.

Kedua kepala daerah ini saling canda dan mengeluarkan unek-unek. Keduanya bahkan kompak belum memegang dokumen soal kinerja BSG di 2018. "Ini kan sama dengan kalau di dewan pegang buku APBD," ujar Sumendap.

Di satu momen keduanya kemudian saling tos tangan, kemudian saling teriak. "Rombak," ujar keduannya susul menyusul. Sehan tak merinci maksud kata rombak itu. Isu rombak direksi dan komisaris yang mencuat saat RUPS.

Sehan hanya memberi penjelasan umum soal kinerja BSG di 2018. "RUPS masalah pertanggungjawaban kinerja 2018 . Kami meminta penjelasan kenapa target dipasang tidak capai," kata Sehan.

Target tak dicapai misalnya laba, penurunan kredit bermasalah, net performing loan (NPL) dijaga. "NPL lalu 1,8 persen sekarang naik 4 persen. Di posisi 5 persen itu tidak sehat, ini mendekati itu," kata dia. Target laba bersih pun cuma 80 persen hanya Rp 159 miliar, masalah kredit macet dan kredit dalam pengawasan. Diragukan presentase kredit meningkat.

Ia menyorot soal kredit konsumtif masih mendominasi hingga 89 persen, sementara kredit produktif 9 persen. "Direksi dan komisaris main di posisi safety, jangan begitu minimal berimbang," kata dia.

RUPS akan mengevaluasi, ia sendiri belum ambil simpulkan. Dinilai ada di pengelolaan atau pengawasan. "Kita belum pada kesimpulan, kita dengar pemaparan dirut tentang progres kenapa rata-rata target tidak capai," ungkap dia. Jika rasional penjelasan dirut, apa bisa diterima dan tidak diterima akan berefek ke RUPS luar biasa. Jika ke RUPS luar biasa maka akan mempengaruhi tak hanya direksi tapi juga komisaris.

Rugi Pindahkan Kas Daerah

Kinerja Bank SulutGo, menurut Robert Winerungan, pengamat ekonomi dari Unima, semakin hari semakin baik. Terlihat pada laporan keuangan bagaimana loan to deposits ratio (LDR), rasio yang mengukur kemampuan bank. Kemudian non performing loan atau NPL, kredit macet serta profibilitas yang menunjukkan kinerja yang baik.

Saya yakin BSG akan makin berkinerja lebih baik ke depan. Para direksi dan pegawai merasa makin memiliki bank tersebut. Hal ini akan memacu kinerja mereka untuk kemajuan BSG tempat mereka mencari nafkah.

Jika beberapa daerah akan memindahkan rekening kas umum daerah (RKUD) ke bank lain, secara jujur operasional BSG sedikit terganggu. Tapi bukan berarti daerah yang meninggalkan BSG keuangan daerah tersebut akan makin baik. Belum tentu.

Bukan berarti juga BSG akan bangkrut jika daerah akan meninggalkan BSG. Beberapa daerah yang akan meninggalkan BSG pasti masih bisa mendapatkan dividen dari BSG tatkala BSG mendapat keuntungan.

Karena daerah tersebut masih memiliki saham di BSG tapi corporate social responsibility atau CSR pasti tidak akan dapat lagi. Daerah yang akan meninggalkan BSG perlu pikir lagi.
Masih lebih baik dan menguntungkan jika RKUD tetap di BSG untuk kemajuan daerah dan BSG yang notabenenya milik daerah. (ndo/ryo/fer/fin)