Akan Dihadiri 2.000 Peserta dari 14 Negara, Bali Terpilih Menjadi Tuan Rumah Simposium Internasional

Kelima tema tersebut merupakan isu yang sangat krusial dalam membangun reformasi birokrasi dan akan menjadi pembahasan utama imposium kali ini.

Terkait penganggaran berbasis kinerja, pemerintah menjalankannya dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Dengan menerapkan SAKIP, program dan kegiatan pemerintahan dilakukan secara efektif yang akan berdampak pada efisiensi anggaran negara.

"Saya contohkan Jawa Tengah dengan Gubernurnya Ganjar, berhasil menyelaraskan 4000 kegiatan menjadi tinggal 800 kegiatan saja. Dampaknya, Jawa Tengah bisa mengefisiensikan anggaran 1.2 triliun rupiah di tahun 2018 lalu," tutur Syafruddin.

Terobosan lainnya yang sedang dikerjakan pemerintahan saat ini dengan membangun Sistem Pemerintahan Berbasi elektronik (SPBE).

Tujuannya untuk menghilangkan terkait kebijakan dan aturan yang selama ini biasa terjadi antar pemerintahan dan lembaga.

"Melalui SPBE kami ingin menyatukan e-budgeting, e-goverment, dan berbagai aplikasi yang dimiliki oleh setiap lembaga dan pemerintahan menjadi terkoneksi satu dengan lainnya. Dari sini akan muncul dengan sendirinya transparansi agar pemerintahan dapat bekerja dengan cepat," jelasnya.

Ia mengakui dalam menjalankan reformasi birokrasi, banyak tantangan yang harus dilewati secara bijaksana. Seperti masalah soliditas Aparatur Sipil Negara (ASN) di mana terdapat riak-riak kecil yang mungkin dapat mengganggu kinerja pemerintahan.

"Ini menjadi kritikan teman-teman daerah di mana di beberapa daerah antar gubernur dan wakil gubenurnya tidak kompak atau bupati dan wakil bupatinya tidak sejalan," ungkapnya.

Syafruddin menegaskan kepentingan bangsa dan negara harus di atas segalanya daripada kepentingan kelompok, individu maupun partai.

"Tapi Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada perbaikan, soliditas mulai tumbuh. Saya optimis kita semua sebagai anak bangsa dapat menyelesaikan ini dengan baik," jawabnya. 

Syafruddin juga menjelaskan strategi yang dilakukan kementeriannya untuk meningkatkan integritas ASN.

Dimulai dari tahap paling awal yaitu saat rekrutmen yang dilakukan dengan sangat transparan.

Setiap warga negara yang ingin menjadi ASN harus melalui serangkaian ujian yang telah disiapkan oleh pemerintah.

"Jadi sudah tidak ada lagi itu pengangkatan, semua tes. Bahkan guru honorer saja kita tes dan hasilnya kemarin sangat baik," tegas Menteri Syafruddin.