Soal Pertemuan Rahasia Jokowi dan Bos Freeport, Dahnil Anzar: Ada Apa?

TRIBUNMANADO.CO.ID - Koordinator Jubir BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjunak angkat bicara soal pernyataan Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, yang ungkap adanya pertemuan rahasia antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Freeport McMoran Inc, James R. Moffet di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Dahnil Anzar melalui akun Twitter @Dahnilanzar, Rabu (20/2/2019) malam.

Dalam kicauannya, Dahnil Anzar menyebutkan bahwa pemaparan Sudirman Said terkait pertemuan itu penuh dengan tanda tanya.

Dahnil Anzar mempertanyakan soal apakah pertemuan Jokowi dan bos Freeport itu etis atau tidak.

Dahnil juga mempertanyakan soal posisi Indonesia dalam tawar menawar Freeport.

Baca: Moodys Menurunkan Outlook Surat Utang BUMI

Baca: Jokowi Bantah Bertemu Diam-diam dengan Bos Freeport

Berikut kicauan lengkap Dahnil Anzar mengenai hal tersebut:

"Testimoni Pak @sudirmansaid terkait dengan pertemuan tertutup dan rahasia antara Presiden Jokowi dan Presiden Freeport Mcmoran, James R Moffet, penuh tanda tanya besar.

Mengapa seorang Presiden mau bertemu tertutup dg seorang pemimpin korporasi besar? Ada apa?

pemimpin korporasi besar? Ada apa?

Pertanyaan kedua. Terkait dengan testimoni Pak @sudirmansaid adl apakah pertemuan Presiden RI dg pemimpin korporasi asing tsb tidak melemahkan sistem dan struktur pengambilan keputusan scr institusional?

Apakah "etis" Presiden menerima pimpinan korporasi asing di Istana sendiri?

Pertanyaan ketiga. Apakah pertemuan ini bisa menyebabkan posisi tawar Indonesia menjadi lemah? Shg sprt dilaporkan Freeport bahwa Indonesia sd 2022 tdk memperoleh mamfaat maksimal dr kepemilikan saham tsb?

Perlu diketahui meskipun saham PTFI turun 48,76%, PTFI tetap memiliki kendali operasional atas PTFI.

Bahkan, biaya pembuatan smelter senilai 3 M yg diwajibkan oleh pemerintah dibebankan sesuai kepemilikam, yaitu 51,24%, biaya dibayar oleh PT Inalum," tulis Dahnil Anzar.

Sementara itu, diberitakan Tribunnews.com, Sudirman Said memaparkan, pertemuan rahasia itu menjadi cikal bakal keluarnya surat tertanggal 7 Oktober 2015 dengan nomor 7522/13/MEM/2015, yang berisi perpanjangan kegiatan operasi freeport di Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya karena selama ini ia sering dituding sebagai orang yang memperpanjang izin tersebut.

"Mengenai surat, tanggal 7 Oktober 2015, jadi surat itu menjadi penguatan publik, saya seolah olah memberi perpanjangan izin, itu persepsi publik," kata Sudirman Said, Rabu (20/2/2019).

Sudirman Said yang juga adalah Anggota Timses Prabowo-Sandi ini lantas menceritakan kronologi pertemuan antara Jokowi dan James Moffet.

Baca: Fadli Zon Sebut Dhani Korban Politik: Malam-malam Jenguk ke Tahanan

Baca: Begini Komentar Ketua Dewan Pers soal Wartawan Maju Caleg di Sulut

Menurut Sudirman Said, pada tanggal 6 Oktober 2015, sehari sebelum diterbitkannya surat perpanjangan, ia ditelepon ajudan presiden untuk datang ke istana.

Namun, ujar Sudirman Said, tak diketahui apa tujuan Jokowi memanggilnya melalui sambungan telepon itu.

"Kira-kira jam 8.30 WIB, saya datang dari rumah, duduk sekitar 5, 10 menit, langsung masuk ke ruang kerja pak presiden," ungkapnya.

Sudirman Said berujar, ajudan presiden sempat membisikinya tepat sebelum mereka memasuki ruang kerja presiden.

Ia dibisiki untuk menganggap bahwa pertemuan tersebut tidak ada.

"Sebelum masuk ke ruang kerja, saya dibisiki oleh Aspri, 'pak menteri pertemuan ini tidak ada'. Saya ungkap ini karena ini hak publik untuk mengetahui di balik keputusan ini. Jadi bahkan Setneg tidak tahu, Setkab tidak tahu," paparnya.

Saat masuk ke dalam ruang kerja presiden, Sudirman mengaku kaget karena di sana sudah ada James Moffet.

Tak ada pembicaraan panjang di sana.

Menurut Sudirman, kala itu Jokowi hanya memerintahkan membuat surat atau dokumen perpanjangan kontrak freeport di Indonesia.

"Dan tidak panjang lebar, presiden hanya katakan, tolong siapkan surat, seperti yang dibutuhkan," paparnya.

"Kira-kira, kita ini ingin menjaga kelangsungan investasi lah. Nanti dibicarakan setelah pertemuan ini. Saya jawab 'baik pak pres', maka keluarlah saya bersama James Mofet ke suatu tempat. Freeport Indonesia juga tidak tahu Mofet itu ke Indonesia," katanya.

Selanjutnya, James Moffet memberikan draft perpanjangan kerjasama kepadanya.

Namun, setelah dibawa, Sudirman Said mengatakan pada Moffet bahwa draft tersebut tidak sesuai.

"Kalau saya ikuti draftmu, maka akan ada preseden negara didikte korporasi. Saya tidak lakukan itu. You tell me what have been discussed with president, dan saya akan buat draft yang lindungi kepentingan republik," beber Sudirman.

Sudirman mengatakan, ia kembali lagi ke kantor ESDM sekitar jam 3 sore.

Ia langsung meminta sekjen, biro hukum, dan bidang terkait berkumpul dan membuat draft surat perpanjangan kontrak.

Setelah rapat, draft yang dibuatnya kemudian dinyatakan clear.

"Namun saat itu belum saya tandatangani," terang Sudirman Said.

Surat tersebut pun ia serahkan pada Presiden.

"Bapak ibu mau tahu apa yang dikatakan presiden (saat saya memberikan draft itu)? 'Begini saja sudah mau, kalau mau lebih kuat, yang diberi saja (Mofet)',” ungkap Sudirman.

"Saya katakan surat itu perkuat posisi mereka, lemahkan posisi kita. Jadi kalau saya disalahkan karena posisi negara semakin lemah, maka salahkanlah yang menyuruh surat itu (presiden)," tandasnya.

Baca: Kubu Jokowi-Prabowo ‘Abaikan’ Sulut: Pertarungan Elektoral di 13 Daerah

Jawaban Jokowi

Sementara itu, diberitakan Tribunnews.com, Presiden Jokowi memberikan jawaban atas tudingan Sudirman Said itu.

Jokowi menjelaskan, pertemuan tersebut tidak dilakukan secara diam-diam.

Menurutnya, pertemuan itu dilakukan berkali-kali dengan tujuan agar Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas Freeport.

"Enggak sekali dua kali ketemu, diam-diam bagaimana? Pertemuan bolak-balik," ujar Jokowi di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (20/2/2019) malam.

Jokowi mengakui bahwa pertemuan tersebut terjadi membahas perpanjangan kegiatan operasi yang diminta pihak Freeport.

Namun, jelas Jokowi, saat itu ditegaskan bahwa pemerintah akan mengambil saham Freeport menjadi mayoritas.

"Ya perpanjangan, dia minta perpanjangan tapi sejak awal saya sampaikan, bahwa kita miliki keinginan itu (menguasai 51 persen saham Freeport)," ujar Jokowi

"Ketemu dengan pengusaha ya biasa saja, ketemu konglomerat biasa saja, ketemu yang sekarang (bos Freeport) biasa saja, ngapain saya," jelasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan link http://wow.tribunnews.com/2019/02/21/sudirman-said-sebut-ada-pertemuan-rahasia-jokowi-dan-bos-freeport-dahnil-anzar-apakah-etis?page=all.