KPU RI Umumkan 49 Caleg Eks Koruptor, 4 Orang dari Sulut, Berikut Data Diri dan Kasus Mereka
KPU RI mengumumkan caleg/calon DPD berstatus narapidana korupsi atau eks koruptor
Penulis: Ryo_Noor | Editor: David_Kusuma
lihat foto
KPU RI Umumkan 49 Caleg Eks Koruptor, 4 Orang dari Sulut, Berikut Data Diri dan Kasus Mereka
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - KPU RI mengumumkan caleg/calon DPD berstatus narapidana korupsi atau eks koruptor.
Pengumuman meliputi 9 nama calon DPD, 16 calon Anggota DPRD Provinsi, dan 24 calon DPRD kabupaten/kota. Total ada 49 caleg/calon DPD.
KPU Sulut ikut merespons dengan menyebar konten pengumuman caleg dan calon DPD eks koruptor di media sosial. Konten pengumuman itu dalam bentuk digital dengan format PDF.
Dari 49 nama yang diumumkan, ternyata ada 4 caleg/calon DPD dari Provinsi Sulawesi Utara.
Baca: KPU Sulut Sebar Konten Pengumuman 49 Caleg/Calon DPD Eks Napi Koruptor, di Sulut Ada 4 Orang
Baca: Toar Palilingan : Masalah Napi Mantan Koruptor Ada di Masalah Etika dan Moral
Baca: KPU Akan Uber Caleg Eks Koruptor, Begini Tanggapan PDIP-Gerindra Sulut
Berikut Para Caleg/Calon DPD Eks Koruptor:
1. Herry Kereh
Herry Kereh, Calon DPRD Sulut dapil I Manado. Herry dicalonkan Partai Gerindra dengan nomor urut 2.
Herry merupakan mantan Anggota DPRD Sulut periode 2004-2009. Ketika itu ia di Partai Golkar.
Mantan Dirut PDAM Manado ini kemudian terseret kasus dugaan korupsi terkait gaji PNS.
Ia saat menjabat sebagai Anggota DPRD Sulut masih juga menerima gaji sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi.
Herry membantah kasusnya merupakan korupsi. Ia sering menyebutnya korupsi gaji sendiri dan cenderung kasusnya sifatnya kepentingan politik
Jumlah gaji yang diterima pun. Sudah dikembalikan, tapi tak menutup pengusutan kasus.
Herker demikian jargon nama akrabnya, berkomentar singkat saja soal pengumuman KPU RI tersebut
"Terserah saja, mau bilang apa lagi," ungkap dia.
2. Mieke Nangka
Mieke Nangka, Calon Anggota DPRD Sulut dari Partai Berkarya.
Ia maju dari dapil II Minahasa Utara-Bitung.
Mieke terlibat kasus korupsi MBH Gate ketika menjabat sebagai Anggota DPRD Sulut periode 1999-2004.
Kasus MBH Gate terkait bagi-bagi duit terkait penjualan Hotel Manado Beach Hotel (MBH). Kasus ini menyeret sejumlah Anggota DPRD bahkan Pejabat Provinsi Sulut.
Dharmawati Dareho, caleg Partai Demokrat. Ia maju di DPRD Kota Manado.
Dharmawati terlibat kasus suap Anggota DPR RI ketika bekerja di Kementerian Perhubungan.
Dharmawati pun merespons pengumuman KPU RI. Menurutnya itu tak berpengaruh
"Silahkan saja, tak berpengaruh. Yang penting kita turun ke masyarakat," kata dia.
Syahrial Damapolii, Anggota DPD RI dapil Sulut.
Pria asal Bolmong ini pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Sulut periode 2004-2009.
Mantan Politisi Partai Golkar ini terseret kasus korupsi MBH Gate.
Syahrial mengatakan, pengumuman KPU ini tak sesuai aturan.
