Hasil Kajian Bawaslu soal Kedatangan Sandiaga Uno ke Jambi yang Menimbulkan Polemik
Kedatangan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 02, Sandiaga Uno ke Jambi pada Jumat (25/1/2019) sempat menuai polemik.
"Jadi, kami harap kegiatan yang akan menghadirkan banyak orang itu di tinjau kembali dan dilaksanakan di ruang tertutup," ujarnya.
Terkait dengan pelaksana, Bawaslu tidak ikut campur karena itu adalah bagian dari internal tim.
Dia mengatakan akan melakukan konsolidasi dan tim pemenangan dan pelaksanaan soal teknis pelaksanaan jangan sampai melanggar peraturan.
SAH malah mempertanyakan
Kedatangan calon wakil presiden Sandiaga Uno ke Jambi, disambut dingin Ketua Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra (SAH).
Dia mengatakan kehadiran Sandi di Jambi belum ada instruksi dari pusat.
Karena itu, SAH mempertanyakan orang perorangan yang menfasilitasi kedatangan Sandi tanpa berkoordinasi dengan Badan Pemenangan Provinsi Jambi.
Dia mengatakan bagaimanapun secara hukum KPU dan Bawaslu hanya mengetahui jika tim kampanye yang diajak koordinasi adalah tim yang terdaftar di KPU.
“Kami memberikan apresiasi ke Bawaslu. Karena memang secara aturan BPP yang bertanggung jawab. Tapi, kami masih melakukan koordinasi dengan pusat. Karena belum ada koordinasi ke kami. Sejauh ini penanggungjawabnya adalah pribadi orang perorangan,” kata SAH, Rabu (23/1/2019).
Sutan Adil Hendra yang juga ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, juga mempertanyakan orang perorangan yang menfasilitasi kedatangan Sandi tanpa berkoordinasi dengan Badan Pemenangan Provinsi.
Karena bagaimanapun secara hukum kata dia, KPU dan Bawaslu hanya mengetahui jika tim kampanye yang diajak koordinasi adalah tim yang terdaftar di KPU.
“Ini kalau memang ada koordinasi kami tentu kami siap bertanggung jawab kapan dan dimanapun baik capres dan cawapres untuk hadir di Jambi. Dak boleh atas nama person. Ini untuk kepentingan pribadi, tidak lazim ya,” katanya.
Ia menilai ada kejanggalan dalam kedatangan Sandi kali ini karena dimanfaatkan orang-perorangan untuk kepentingan pribadi.
“Ini sesuatu yang janggal. Nanti kita lihat, kita akan koordinasi dengan BPN. Yang jelas BPP Prabowo-Sandi Provinsi Jambi bertanggung jawab kapanpun dimanapun capres dan cawapres akan dhadir di Jambi. Tapi kalau bicara tidak melibatkan partai, apakah berani penyelenggara mengeluarkan izin, KPU-Bawaslu hubungannya dengan BPP. Sangat benar kalau Bawaslu menyurati kami. Mereka tahu SOP nya menyurati kami,” jelasnya.
Ia sendiri berharap demi menjaga solidaritas koalisi partai di Jambi, seharusnya, orang-orang perorangan yang katanya bertanggung jawab terhadap kedatangan Sandi di Kota Jambi juga berkoorrdinasi dengan tim koalisi.
Digandeng Murady