Soal Moderator Debat Pilpres Kedua, Mardani Ali Tak Mempermasalahkan Netralitas KPU

TRIBUNMANADO.CO.ID,MANADO - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera menilai, netralitas moderator debat yang dipilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu dipersoalkan.

Sebab, sikap tak netral justru akan merugikan diri mereka sendiri.

"Karena begini, moderator ini dia menjaga integritas dan nilai dirinya. Ketika di forum itu kelihatan berpihak kepada salah satu, itu namanya bunuh diri," ujar Mardani di kompleks parlemen, Kamis (24/1/2019).

Moderator yang tidak netral pasti akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat.

Selain itu kredibilitasnya juga akan dipertanyakan.
Menurut dia, moderator seharusnya bisa membuat debat menjadi lebih menarik.

Baca: Puan Maharani: Akhir Maret 2019 Gaji Perangkat Desa Naik

Baca: Kebutuhan Oksigen RSUD Lapangan Sawang Meningkat Akibat Banyak Penderita Sesak Napas

Moderator bisa menunjukan kepada publik mengenai kualitas dua pasangan calon presiden dan wakil presiden lewat pertanyaan mereka.

"Jadilah guru yang terbaik bagi masyarakat dengan pertanyaan-pertanyaan yang dalam, tajam, tidak menyerang, tetapi sambil menjelaskan memang kualitasnya sampai di sini capres kita," kata dia.

Adapun, moderator debat kedua pilpres ditentukan Kamis (24/1/2019).

Nama moderator akan disepakati melalui rapat bersama antara KPU, tim kampanye Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga, bersama televisi penyelenggara.

Arief mengatakan, moderator dipilih harus berdasar kesepakatan antara tim kampanye Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi.

Baca: Kebebasan Ahok Menjadi Sorotan, Ini Tanggapan Ketua Pemuda GMIM

Baca: Ahok Bebas - Wanita yang Duduk di Sebelahnya Jadi Sorotan, Itukah Bripda Puput Nastiti Devi?

Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 277 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Aturan itu menyebutkan, moderator debat pasangan calon yang dipilih KPU harus mendapat kesepakatan/persetujuan para pasangan calon peserta debat.

Dalam rapat juga akan dibahas, apakah jumlah moderator tetap berjumlah dua orang seperti debat pertama atau hanya satu orang.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019).

Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Diketahui sebelumnya Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Fadli Zon menilai sosok presenter Najwa Shihab dan Tommy Tjokro memilili afiliasi politik.

Hal itu disampaikan Fadli Zon menanggapi usulan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro menjadi moderator debat kedua Pilpres 2019 yang akan digelar pada 17 Februari mendatang. Namun, dirinya enggan menjelaskan lebih lanjut terkait afiliasi politik yang dimaksud.

"Saya enggak tahu ya, tapi dua-duanya (Najwa Shihab dan Tommy Tjokro) kayaknya punya afiliasi politik gitu loh. Kalau nama itu yamg disebut ya mungkin agak kurang independen kali ya," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

"Enggak, saya enggak mengatakan menolak. Nanti ada yang ngurus lah itu, tapi saya baru denger," imbuh Fadli Zon.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR itu menyarankan agar sosok moderator debat tak memiliki hubungan dengan politik.

"Justru menurut saya harus serahkan pada kaum intelektual, universitas, perguruan tinggi, cari dari mereka, karena mereka menurut saya jauh lebih objektif dan tidak terlibat di dalam politik," saran Fadli Zon.

• Ustaz Arifin Ilham Dibawa ke Penang, Ternyata Ini Alasannya

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat evaluasi debat pertama Pilpres 2019 bersama Bawaslu dan TKN maupun BPN. Salah satu agendanya ialah membahas soal moderator debat.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, ada dua nama yang diusulkan oleh stasiun televisi penyelenggara sebagai kandidat moderator debat kedua, yakni Najwa Shihab dan Tommy Tjokro.

"Ya, (nama Najwa Shihab dan Tommy Tjokro) itu diusulkan oleh televisi penyelenggara," ungkap Arief Budiman di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).