OTT Pejabat Kemenpora: KPK Sita ATM dan Uang Rp 300 Juta

Sembilan pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga serta pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia

OTT Pejabat Kemenpora: KPK Sita ATM dan Uang Rp 300 Juta
(KOMPAS.com/Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
Deputi IV Bidang Olahraga Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot Dewa Broto di kompleks pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan Dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Minggu (4/9/2016). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Sembilan pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga serta pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (18/12) malam. KPK mengamankan kartu ATM bersaldo uang sekitar Rp 100 juta, dan uang tunai senilai Rp 300 juta.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan pihaknya menggelar operasi tangkap tangan ( OTT) di Jakarta, Selasa malam. "KPK melakukan crosscheck dan menemukan bukti-bukti awal berupa uang sekitar Rp 300 juta dan sebuah ATM yang juga berisi uang seratusan juta rupiah," kata Agus.

Menurut Agus, diduga terjadi transaksi terkait pencairan dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). "Diduga terjadi transaksi (kickback) terkait dengan pencairan dana hibah dari Kemenpora ke KONI," kata dia.

Sejauh ini, KPK mengamankan sembilan orang dalam OTT tersebut. Sembilan orang tersebut menjalani pemeriksaan di KPK. "Pihak yang dibawa tersebut dari unsur Kemenpora dan KONI, baik pejabat setingkat deputi di Kemenpora, PPK, ataupun pengurus KONI," papar Agus.

Menteri Pemuda dan Olahrga Imam Nahrowi mengaku belum mengetahui mendetail kejadian yang menimpa petinggi lembaganya."Terus terang saja, saya juga belum tahu ini dana yang mana. Karena setelah nanti saya sudah dapat pemberitahuan biasanya kami akan melihat bagaimana hasil proses dari awal pengajuhan proposal, verifikasinya, pencairannya," ujar Imam dalam jumpa pers di kantornya, kawasan Senayan, Jakarta Rabu (19/12).

Menurut Imam, yang politisi Partai Kebangkitan Bangsa, pencairan dana merupakan hal-hal teknis. "Karena soal teknis tentu kami akan menunggu. Sabar sebentar. Malam ini pasti ada pengumuman. Dan dari situ, kami akan mempercepat langkah kami untuk memberi tahu kepada wartawan," katanya.

Ia menambahkan, "Ini yang mau saya telusuri lagi. Saya sedang menunggu. Karena yang di bawah ini petugas-petugas teknis. Mulai yang menerima proposal, memverifikasi, sampai juga yang mencairkan dana. Sehingga saya belum thau. Ini apa. Di mana masalahnya, masih akan saya cek."

Imam Nahrawi mengatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terkait operasi tangkap tangan sejumlah pejabatnya. Menpora menyebut KPK juga berwenang bila berniat mengecek anggaran/dana hibah. "Ya tentu ini menjadi kewenangan KPK. Sudah masuk ke ranah hukum," kata Imam.

Imam pun memohon maaf atas kejadian ini. "Tentu kita semua sangat prihatin terkejut dan kecewa atas kejadian yang menimpa semalam terhadap Deputi IV dan beberapa staf kedeputian.

Karenanya atas nama Kemenpora, saya mohon maaf yang sebesarnya-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia kepada bapak presiden dan bapak wakil presiden atas peristiwa yang terjadi di kantor kami," kata Imam.

Halaman
12
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved