Hari HAM Sedunia, Fadli Zon Sindir Jokowi, Partai Gerindra Ucapkan Ini
Sejumlah ucapan menyambut Hari HAM sedunia ini pun juga datang dari Partai Gerindra dan Wakil Ketua Umumnya, Fadli Zon.
lihat foto
Berikut ini tweet dari Fadli Zon terkait Hari HAM Sedunia.
Baca: Pernah Rias Anggota Keluarga Jokowi dari Iriana hingga Kahiyang, MUA Ini Beber Sifat Asli Mereka
"Selama empat tahun pemerintahan @jokowi, ancaman terhadap kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, serta kebebasan sipil, justru kian meningkat.
Jika kita mengacu kepada data Amnesty International, Majalah The Economist, atau Freedom House, semuanya memperlihatkan bahwa indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.
Terancamnya kebebasan sipil merupakan salah satu faktor yg paling menentukan kemerosotan HAM dan tingkat demokrasi Indonesia.
Kemunduran dlm soal kebebasan sipil tersebut telah membuat status kita, menurut Freedom House, turun status, dari sebelumnya tergolong sebagai negara ‘bebas’ (free), kini menjadi negara ‘bebas sebagian’ (partly free) di thn 2018.
Ini sebuah kemunduran yang agak memalukan. Sebab, sbg pembanding, pada saat bersamaan negara seperti Timor Leste saja peringkatnya naik dari ‘partly free’ menjadi ‘free’.
Para pengamat yg partisan biasanya hanya menyebut faktor menguatnya intoleransi atau menguatnya politik identitas di tengah masyarakat sbg penyebab mundurnya peringkat demokrasi kita.
Kasus Ahmad Dhani dan Habib Bahar Smith belakangan ini melengkapi penindasan thdp hak sipil dan hak-hak dasar lain dalam berdemokrasi.
Data lembaga2 internasional tadi konsisten dgn data yg dimiliki BPS (Badan Pusat Statistik). Meski scra umum thn ini angka BPS menyebut skor Indeks Demokrasi Indonesia mengalami kenaikan, tpi variabel kebebasan berpendapat serta kebebasan berkumpul n berserikat justru menurun.
Kalau kita periksa, variabel yg mengalami penurunan tsb adlh kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, partisipasi politik dlm pengambilan keputusan dan pengawasan, serta peran peradilan yg independen.
Jadi, jika selama pemerintahan @jokowi masyarakat mengeluhkan adanya persekusi terhadap ulama yg kritis, adanya upaya pembungkaman n kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh oposan pemerintah, semua itu adlh bukti dari perampasan terhadap kebebasan berpendapat.
Apa yg dirasakan masyarakat koheren dgn data-data tadi. Sy kira selama ini pemerintah memang terlalu mementingkan agenda pembangunan infrastruktur dgn mengesampingkan agenda penegakan HAM.
Celakanya, pembangunan infrastruktur itupun lebih banyak didominasi oleh pembangunan jalan tol, yg hanya melayani konsumen tertentu, sehingga gagal menghadirkan keadilan ekonomi. Jangan lupa, keadilan ekonomi adalah bagian dari HAM.
BPS November lalu merilis data statistik bgmn perekonomian Indonesia saat ini masih didominasi oleh Pulau Jawa. Hal itu ditunjukkan dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian Indonesia yg mencapai 58,57%, padahal tahun lalu angkanya 58,49%. Ini tentu saja tdk bagus.
