KKB Bantai 20 Pekerja Jalan Trans Papua Sambil Menari-nari
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua memberondong pekerja jalan trans Papua
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
Karena itu perlu adanya pelibatan TNI dalam penanggulangan gangguan keamanan di Papua. "Nah mestinya ada pelibatan juga dari pihak TNI, karena ini juga menyangkut masalah ancaman terhadap kedaulatan negara, ancaman terhadap keselamatan bangsa dan ini kejadian yang berulang," katanya.
Komnas HAM: Sudah Tiga Kali Kejadian
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat ada tiga kasus pembunuhan terjadi di Kabupaten Nduga, Papua. Dari ketiga kasus tersebut, penembakan terhadap pekerja pembangunan proyek Trans Papua merupakan kejadian paling besar, sehingga Komnas HAM memberikan perhatian khusus.
"Paling tidak di daerah Nduga saja sudah 3 kali dalam beberapa bulan terakhir. Pertama sejak Pilkada serentak, kemudian dua bulan yang lalu juga ada kejadian yang sama," kata Koordinator Penegakan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Amiruddin di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/12).
Pihaknya kemudian meminta pemerintah dapat menangani kasus secara komprehensif dan masyrakat setempat dilibatkan dalam pembangunan yang saat ini gencar dilakukan pemerintah. "Itu karena mereka akan jadi garda terdepan supaya yang bisa mencegah peristiwa ini tidak terulang kembali," kata dia.
Adapun Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan pemerintah, dapat memberikan rasa nyaman di lingkungan sekitarnya.
"Solusi tidak selalu datang dari Jakarta saja, tapi juga melibatkan masyarakat Papua dalam posisi seimbang, setara. Saya kira itu juga memberikan rasa aman, mereka juga nyaman," ujarnya.
Beka menuturkan, Komnas HAM rencananya bakal mengeluarkan rekomendasi terkait penembakan yang terjadi di Kabupaten Ndagu.
Saat ini, Komnas HAM dikatakan Beka sedang mengumpulkan data lengkap untuk segera mengeluarkan rekomendasi bagi pemerintah.
"Tapi (mengumpulkan data) di Papua tidak semudah itu, jadi menunggu pelaporan sementara dari teman kantor perwakilan Papua untuk kemudian kami keluarkan rekomendasi tersebut," pungkasnya. (Tribun Network/fik/nis/kps/wly)
