Olly Kampanyekan Minyak Kelapa Sulut: Netizen Apresiasi Produk Lokal Sasar PNS

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menggalakkan gerakan konsumsi kembali minyak kelapa asli Sulut. Gerakan ini ia gagas sebagai upaya solutif untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa Sulut.

Olly mengunggah foto di akun Instagram tengah beraktivitas mengolah kopra. Di foto itu, Olly nampak duduk mengenakan kaus putih, bertopi koboy dan bercelana pendek, tengah mencungkil buah kelapa dari tempurung.
Ia duduk bersama seorang pria di antara tumpukan kopra dan tempurung kelapa. Unggahan foto itu mendapat respons positif dari netizen.

Akun Sofie3051 misalnya menyampaikan apresiasi.
Mantap pak Gub. ?????? Kelapa adalah iconnya Sulawesi Utara dengan demikian kelapa hrs dilestarikan sambil mengadakan inovasi2 produk buah kelapa yang bisa cepat menghasilkan keuntungan untuk kesejahteraan petani kelapa di Sulawesi Utara.

Selain mengunggah foto di medsos, Humas Pemprov Sulut juga mengunggah sebuah video menyangkut penggunaan minyak kelapa asli Sulut.

Pada narasi video itu, diuraikan menyangkut data produksi kelapa di perkebunan Sulut mencapai 255 ribu ton dengan luas areal perkebunan kelapa 217 ribu hektare, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, diungkapkan harga kopra turun karena penurunan permintaan crude coconut oil dan peningkatan produksi CCO di negara-negara produsen.

Sebelumnya, Gubernur mengatakan, sudah merancang program jangka panjang untuk mengatasi anjloknya harga kopra dengan mengembangkan industri minyak goreng kelapa skala kelompok tani.

Kepedulian Olly terhadap petani kelapa ini dilakukan dengan memberikan bantuan sebanyak 12 unit mesin produksi minyak kelapa untuk kelompok tani yang akan mengelola industri minyak goreng kelapa di tahun 2018.

Dua di antaranya termasuk bantuan tempat pengolahan kelapa. Pada 2019, Pemprov Sulut akan memberikan bantuan dengan jumlah lebih besar.

Sebanyak 23 unit mesin beserta tempat pengolahan senilai Rp 7 miliar.
Menurut Olly, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan nilai jual kelapa dan sawit dengan mengolahnya menjadi bahan bakar pada tahun depan.

Kepala Dinas Perkebunan Sulut, Refly Ngantung mengatakan, produksi di tingkat petani sudah berlangsung. "Lalu kita beri bantuan alat produksi 12 unit alat produksi minyak kelapa, tahun depan 23 unit kita beri untuk kelompok tani," ujar dia kepada tribunmanado.co.id, Selasa (27/11/2018).

Produksi untuk satu alat tersebut bisa mencapai 50 liter per hari. Harga jualnya memang lebih mahal Rp 30-35 ribu per liter. "Kan minyak sehat, perlu tidak produk sehat," kata dia.

Minyak sehat ini akan jadi propaganda pemerintah di 2019 untuk mendorong konsumsi minyak kelapa produksi petani lokal. "Ini minyak sehat di antara minyak-minyak yang lain," ujar dia.

Ia sudah mencoba memasarkan produk minyak kelapa ini, ternyata animo cukup tinggi. "Waktu pameran kami jual, laku Rp 14 juta dalam sekejap. Baru-baru ini laku hampir Rp 4 juta, animo rupanya cukup tinggi, pembelinya ada," kata dia.

Lanjut dia, kondisi saat ini, memang semua serba instan termasuk konsumsi, ada kearifan lokal yang hilang. Bagaimana keluarga Bumi Nyiur Melambai tak lagi konsumsi minyak kelapa. "Dulu kalau sakit cuma dikasih sesendok minyak kelapa, langsung baik, karena mengandung antibiotik," ungkap dia.

Orangtua dulu, bermodal 10 butir kelapa buat sendiri minyak kelapa. Kearifan lokal ini sudah hilang. Sebab itu, lanjut dia, kembali dimunculkan Pemprov Sulut dengan memberi kemudahan bagi petani memproduksi minyak kelapa. "Kita kasih alat pengolah skala besar 50 liter per hari per alat, " kata dia.

Sebanyak 23 unit bantuan disiapkan tahun 2019, targetnya dari petani bisa diproduksi 1.150 liter per hari. "Sebulan 20 hari produksi bisa dapat 23.000 liter," ungkap dia

Jika hitung-hitungan kasar, jumlah ini bisa diserap langsung oleh kalangan PNS saja. "PNS Pemprov ada belasan ribu (PNS) ditambah PNS kabupaten/kota, sudah bisa.

Sebulan 2 liter saja per keluarga," kata dia. Refly mengatakan, pemerintah dari pusat, provinsi dan kabupaten /kota bisa saling sinergi, sudah ada jalan keluar untuk mengatasi masalah anjlok harga kopra.

"Kelapa itu pohon kehidupan. Tinggal kita sendiri memiliki kesadaran untuk memanfaatkannya untuk kemajuan bersama," kata dia. Jadi ironi saat pohon kehidupan ini berlimpah kemudian tidak mensejahterakan masyarakat.
Produksi minyak kelapa skala kecil memungkinkan dilakukan, tapi butuh regulasi untuk memproteksi.

Ismail Maskoromo, Kepala Balitpalma Sulut mengatakan, ada perbedaan mencolok dari sisi harga antara minyak sawit dan minyak kelapa. "Minyak sawit per liter Rp 13.000," kata dia kepada tribunmanado.co.id, Selasa (27/11/2018).

Dari segi harga, minyak kelapa akan susa bersaing. Ia pun mencoba hitung-hitungan, untuk memperoleh 1 liter minyak kelapa dibutuhkan 10 biji kelapa.

Untuk 1 biji kelapa bisa mencapai Rp 1.000, maka 10 kelapa Rp 10.000. Dari harga bahan baku saja per liter sudah menghabiskan Rp 10.000.

Jika dilempar ke pasar maka harganya bisa lebih dari harga minyak sawit. "Tak mungkin jualnya harga sama dengan minyak sawit, kalau jual murah tidak balik pokok," kata dia.

Ia mengatakan sudah ada produk minyak kelapa di supermarket harganya jauh lebih tinggi dari minyak sawit. "Rp 30 ribu per liter," ujar dia

Perbedaan harga ini bisa disikapi dengan regulasi, misalnya dengan membatasi penggunaan minyak sawit atau mendorong konsumsi minyak kelapa. Minyak kelapa pun seharusnya bisa punya segmen tersendiri, misalnya segemen warga menengah ke atas.

"Kan minyak kelapa itu lebih sehat, menengah ke atas bisa konsumsi," kata dia. Bagi warga menengah ke bawah bisa dibebaskan untuk memanfaatkan minyak sawit yang lebih murah.

DPRD Kawal Program Jokowi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut meneken surat bermeterai ketika menerima aspirasi mahasiswa yang demonstrasi soal harga kopra yang anjlok, Senin (26/11/3018).

Mereka adalah Wenny Lumentut, Netty Agnes Pantouw, Rocky Wowor dan Billy Lombok. Dalam surat itu dirinci soal lima tuntutan mahasiswa, dua di antaranya menyangkut peraturan daerah (perda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemda harus membuat perda untuk mengontrol harga komoditas pertanian, kemudian pemerintah harus menghadirkan BUMD untuk mengelola dan memproduksi hasil pertanian kopra sebagai bentuk industrialisasi di sektor pertanian.

Sejauh ini belum ada gambaran utuh soal perda dan BUMD. Anggota DPRD Provinsi Sulut, Billy Lombok menyampaikan, butuh kajian mendalam terkait usulan pembuatan perda untuk langkah proteksi.

"Soal perda harus melihat aturan di atas, jangan bertentangan. Karena harga kopra mengikuti mekanisme pasar tidak bisa diintervensi. Ke depan bisa melibatkan BUMD meringankan beban petani," kata Legislator Demokrat ini.

Ia menilai turunnya harga kopra perlu disikapi bijaksana oleh masyarakat. Billy mengajak masyarakat memanfaatkan turunan lain dari buah kelapa menjadi komoditi bernilai ekonomi.

Billy mengatakan, setidaknya sudah ada jalan keluar yang diupayakan. "Terakhir pemerintahan Jokowi menganggarkan dana insentif pada APBN 2019 berupa subsidi pengembangan bahan bakar solar menggunakan bahan baku minyak kelapa. Kami DPRD akan mengawal program ini," ungkap dia. (ryo)