Menteri-menteri Tersenyum 51 Persen Saham Freeport Dikuasai

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Indonesia kini telah resmi memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan telah ditandatanganinya Sales and Purchase Agreement (SPA) antara PT Inalum, PT Freeport-McMoRan Inc dan PT Rio Tinto Indonesia.

Penandatanganan tersebut berlangsung di Ruang Sarula Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat yang berlangsung mulai pukul 16.37 WIB hingga sekitar pukul 17.12 WIB.

Acara dimulai sesudah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memasuki ruangan yang diikuti oleh Direktur Utama PT Inalum, Budi Gunadi Sadikin dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson.

Saat masuk ruangan, Jonan, Sri Mulyani, dan Rini Soemarno terlihat membawa sling bag berwarna hitam langsung berdiri sembari menunggu dokumen yang harus ditandatangani.

Dari pengamatan Tribun ketiganya membicarakan para mantan menteri ESDM karena menunjuk foto-foto para Menteri ESDM yang berada di bagian sisi kanan dan kiri ruang Sarula.

Lima menit setelahnya, Budi Gunadi dan Richard Adkerson pun maju ke depan dan langsung menandatangani perjanjian yang disaksikan para menteri dan dilanjutkan dengan bersalaman. Senyum lebar terus ditebarkan kelimanya selama proses penandatanganan berlangsung.

Kemudian Jonan pun memberikan sambutan yang mengawali dengan memberikan selamat kepada Inalum, Rio Tinto, dan Freeport yang telah berhasil melakukan divestasi.

"Saya mengucapkan selamat kepada Inalum dan Rio Tinto, dan FCX soal SPA ini. Setelah ini kita menunggu, PT FI mengirimkan surat kepada ESDM untuk memohon perubahan pemegang saham. Lalu, setelah itu kita terbitkan pengakhiran KK lalu menjadi IUPK," kata Jonan sore itu.

Pemda Papua lanjut Jonan juga akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI. Namun, perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar US$ 3,85 miliar atau setara dengan Rp 56 triliun kepada FCX diselesaikan sebelum akhir tahun 2018.

"Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, pemerintah akan menerbitkan IUPK dengan masa operasi maksimal 2x10 tahun sampai tahun 2041," ujar Ignasius Jonan.

Jonan juga memastikan, Kewajiban Freeport Indonesia untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan terus dimonitor dan dievaluasi perkembangannya, sehingga diharapkan dapat selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun.

Dia menegaskan, izin yang akan diberikan pemerintah kepada PTFI dalam bentuk IUPK merupakan komitmen dalam menjaga iklim investasi sehingga memberi kepastian dan keamanan kepada investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, komitmen Inalum untuk menyelesaikan perjanjian divestasi saham PTFI sesuai dengan target, patut diapresiasi. Dia menuturkan, dalam pengelolaan PTFI ke depan, Pemda Papua akan dilibatkan dengan memiliki 10 persen saham PTFI sehingga masyarakat Papua mendapat manfaat maksimal dari keberadaan PTFI.

"Sejalan dengan program hilirisasi industri pertambangan Indonesia, Inalum dan PTFI akan terus kami dorong agar proses hilirisasi dapat berjalan dengan baik, tidak berhenti pada pembangunan smelter tembaga, tetapi juga pengolahan lumpur anoda sebagai produk samping smelter menjadi emas," jelas Rini.

Sementara itu Sri Mulyani yang memberikan sambutan setelah Jonan mengatakan kalau ada proses yang luar biasa dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dilakukan hingga tercapainya divestasi 51 persen saham Freport. "Saya mau sampaikan, proses ini luar biasa, proses yang dibawah leadership Presiden. Kita tahu persis apa yang kita perjuangkan. Harapannya secara teknik, lingkungan bagus. Jadi ini bisa mengelola pertambangan secara baik," kata Sri Mulyani.