BKKBN Sulawesi Utara Bahas Masalah Anak Kerdil Akibat Kurang Gizi

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - BKKBN Sulut menggelar rapat telaah tengah tahun di Lion Hotel, Selasa (4/9/2018) malam.

Dari beragam program yang dievaluasi, satu di antaranya membahas mengenai stunting atau masalah anak kerdil disebabkan kurang gizi.

Direktur Bina Keluarga Balita Bayi dan Anak BKKBN, Evi Ratnawati yang jadi pembicara pada acara itu mengungkapkan, isu kesehatan nasional ini terkait stunting

Salah satu nawacita Presiden Joko Widodo yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, ada pula menyiapkan generasi berkualitas.

Namun dari data yang dirilis ada 9 juta anak stunting di Indonesia

"Ini menjadi perhatian semua bagaimana ke depan untuk menyiapkan generasi berkualitas," ujar Evi

Data 9 juta anak stunting ini dari tahun 2013. Banyak anak yang sudah di atas 5 tahun. 2017 pemerintah mencanangkan penurunan kasus stunting. 2018 program pencegahan stunting.

"2019 BKKBN dapat peran lebih lagi, dalam rangka pencegahan stunting. Ini harus antisipasi ke depan dilahirkan tidak alami stunting," ujarnya.

Dampak stunting jangka pendek, kata Evi yakni masalah kecerdasan, dan jangka panjang yang harus jadi perhatian, akan terkait kesehatan si anak.

"Karena si anak kena stunting pada saat dewasa peluang untuk mendapat penyakit tidak menular lebih tinggi. Terkait masalah metabolisme," jelasnya.

Betapa penting untuk cegah stunting, karena berkaitan dengan tingkat produktivitas secara nasional, sehingga menghambat peluang Indonesia jadi negara maju.

Untuk cegah stunting Evi mengatakan, memperhatikan 1.000 hari pertama sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun

"Ini menyangkut perkembangan sel otak. 80 persen berkembang sampai 2 usia tahun," ungkap Evi.

Salah satu pencegahan dilakukan dengan intervensi gizi spesifik ibu hamil dan ibu menyusui.

Di Sulut, satu di antara daerah yang masuk program pencegahan stunting yakni Bolaang Mongondow Utara.

"Kepala daerah jangan kecil hati dijadikan daerah program stunting, biasanya kepala daerah protes, tapi yang menentukan itu Bappenas," ujar dia.

Evi mengatakan, semua harus mengambil peluang 1.000 hari pertama ini, jika tidak maka sumber daya manusia berkualitas tidak akan diperoleh. (ryo)