Jadi Dirut Pertamina: Nicke Fokus Kurangi Impor Minyak

Fajar Harry Sampurno menjelaskan pencopotan tersebut karena Syamsu Alam akan pensiun. Syamsu Alam juga sudah terbilang lama dalam memimpin perusahaan berplat merah yakni sudah hampir lima tahun.

"Pak Alam itu cukup lama sebagai direksi BUMN, ini sudah hampir waktunya untuk selesai dan memang diharapkan untuk hulu ini bisa cepat selesai," kata Fajar Harry.

Kemudian pergantian tersebut juga untuk meningkatkan potensi hulu Indonesia sehingga dipilihlah Darmawan Samsu.

"Fokus dan pemerintah juga merasa hulu ini akan menjadi salah satu fokus untuk dikembangkan kedepan.

Oleh karena itu digantikan oleh pak Darmawan Samsu," kata Fajar.

Fajar Harry Sampurno juga mengatakan pemilihan Nicke itu berdasarkan pertimbangan khusus. "Semua pertimbangan menjadi masukan, saya yakinkan tidak ada kepentingan politis dalam pengangkatan direktur yang baru," kata Fajar.

Kemudian, Nicke yang berada disamping Fajar pun langsung mengatakan bahwa dirinya pun tidak berpolitik sehingga dipastikan tidak ada unsur politik di dalam penetapan dirinya.

"Rasanya saya tidak berpolitik ya," tegasnya. Nicke mengaku dari awal masuk menjadi pegawai BUMN ia telah siap untuk ditempatkan di bagian apa saja di BUMN.

Bahkan mantan Direktur Pengadaan Strategis PLN itu menekankan menjadi Dirut Pertamina adalah sebuah tugas untuk memajukan nusa bangsa.

"Niat saya untuk nusa dan bangsa, saya ditugaskan di masa saja kan harus siap, ketika saya memutuskan untuk bekerja di bumn ditugaskan di mana pun saya siap," ujar Nicke.

DPR Dukung

Pimpinan Komisi VII DPR RI menilai tepat pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Nicke Widyawati menjadi direktur utama terbaru Pertamina.

"Pilihan yang baik. Sangat cocok saat dimana banyak tantangan untuk Pertamina ke depan," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Syaikhul Islam Ali.

Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, bukanlah mudah tantangan yang akan dihadapi Nicke dalam memimpin perusahaan pelat merah bidang energi ini.

Terutama kata dia, mengurangi impor baham bakar minyak (BBM) melalui percepatan pembangunan kilang.

Selain juga realisiasi penerapan perluasan kebijakan B20 atau pencampuran biodiesel pada solar nonsubsidi (non-Public Service Obligation/PSO) sebesar 20 persen (B20).

"Banyak PR yang harus segera diatasi. Yang utama mengurangi impor BBM melalui percepatan pembangunan kilang dan implementasi B20," jelasnya.  (Tribun Network/fia/mal/wly)