Deklarasi Ganti Presiden: Jimly Minta Polisi Netral dan Persuasif

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Polri kembali diingatkan supaya berhati-hati menangani berbagai aksi pro dan kontra gerakan #GantiPresiden.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai, gerakan #2019GantiPresiden sama saja dengan menyebar kebencian terhadap presiden yang sedang menjabat.

Apalagi, deklarasi dilakukan sebelum masa kampanye pemilihan presiden yang resmi.

Kendati demikian, pakar hukum tata negara itu tetap meminta polisi lebih berhati-hati dalam gerakan massa yang mendeklarasikan #2019GantiPresiden itu. Jimly meminta polisi menunjukkan sikap netral dan tidak memihak.

"Aparat negara seperti Polri juga harus mampu memperlihatkan diri benar-benar jadi alat negara yang adil dan tidak memihak," kata Jimly kepada Kompas.com, Minggu (26/4/2018).

Menurut Jimly, sekarang sebaiknya polisi mengutamakan pendekatan persuasif dalam menghadapi gerakan itu.

Polisi bisa memberikan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat. Selain itu, polisi juga harus mampu menunjukkan sikap adil dan rasional di antara masyarakat yang pro dan kontra.

Sebelumnya, gerakan #2019GantiPresiden mendapat penolakan. Gerakan itu juga sempat dilarang digelar oleh kepolisian.

Salah satunya, ratusan massa yang menolak acara Deklarasi Ganti Presiden 2019 di Surabaya, Jawa Timur, sampai turun ke jalan pada Minggu pagi. Mereka mengepung Hotel Majapahit Surabaya di Jalan Tunjungan tempat Ahmad Dhani menginap.

Massa sengaja menggelar aksi di depan hotel tersebut untuk menghadang agar Ahmad Dhani tidak bisa keluar dan bergabung dengan massa aksi deklarasi.

Beberapa waktu lalu, gerakan serupa yang dipimpin oleh aktivis Neno Warisman di Bandara Hang Nadim, Batam, juga mendapat penolakan dari masyarakat. Akhirnya acara deklarasi dibatalkan.

Jimly: Kampanye Ganti Presiden Menyebar Kebencian

Kampanye #2019GantiPresiden yang dilakukan sejumlah orang dinilai tidak melanggar aturan dalam pemilu.

Namun, kampanye tersebut sama dengan menyebar kebencian terhadap presiden yang sedang menjabat, yakni Joko Widodo. Hal itu dikatakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie dalam akun Twitter @JimlyAs.

Dalam akun media sosial itu, Jimly menyebut bahwa gerakan itu jelas menyebar kebencian kepada Presiden yang sedang menjabat, sebelum waktu kampanye pilpres yang resmi.

Meski demikian, menurut Jimly, penegak hukum yang menangani gerakan #2019GantiPresiden itu perlu bersikap hati-hati. Polisi diminta mengedepankan netralitas dalam penegakkan hukum.

"Ya, tapi aparat negara seperti Polri juga harus mampu memperlihatkan diri benar-benar jadi alat negara yang adil dan tidak memihak," kata Jimly kepada Kompas.com, Minggu (26/8/2018).

Sebelumnya, gerakan #2019GantiPresiden mendapat penolakan. Gerakan itu juga sempat dilarang digelar oleh kepolisian.

Salah satunya, ratusan massa yang menolak acara Deklarasi Ganti Presiden 2019 di Surabaya, Jawa Timur, sampai turun ke jalan pada Minggu pagi.

Mereka mengepung Hotel Majapahit Surabaya di Jalan Tunjungan tempat Ahmad Dhani menginap. Massa sengaja menggelar aksi di depan hotel tersebut untuk menghadang agar Ahmad Dhani tidak bisa keluar dan bergabung dengan massa aksi deklarasi.

Sebelumnya, gerakan serupa yang dipimpin oleh aktivis Neno Warisman di Bandara Hang Nadim, Batam, juga mendapat penolakan dari masyarakat. Terakhir, Neno juga ditolak sekelompok orang ketika hendak melakukan aksi di Pekanbaru, Riau.

Setelah tertahan lebih kurang delapan jam di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, akhirnya Neno kembali ke Jakarta.

Ribut di Halaman Masjid, Massa Pendukung dan Penolak Ganti Presiden Diusir 

Kubu massa deklarasi #2019GantiPresiden dan kelompok penolak deklarasi terlibat aksi dorong di halaman masjid Kemayoran di Jalan Indrapura Surabaya, Jawa Timur, Minggu (26/8/2018).

Keduanya kubu lalu diusir pengurus masjid. Massa Deklarasi Ganti Presiden awalnya berkumpul di sekitar Monumen Tugu Pahlawan. Namun, polisi kemudian membubarkan mereka.

Massa lalu bergerak ke Jalan Indrapura di depan kantor DPRD Jatim yang berjarak hanya 100 meter. Ternyata di lokasi tersebut, sudah berkumpul massa kontra.

Polisi sempat memberi pagar betis agar kedua kubu tidak bersinggungan secara langsung. Polisi juga terus mengimbau agar massa kedua kubu membubarkan diri.

Namun, beberapa orang justru terlibat adu mulut dan saling dorong di halaman Masjid Kemayoran yang berada di seberang kantor DPRD Jatim.

Melihat halaman masjid dipenuhi massa kedua kubu, seorang pengurus masjid dengan pengeras suara mengusir mereka.

"Ayo semuanya keluar, Ini masjid, jangan buat kerusuhan di dalam masjid. Ini belum waktunya Salat Dhuhur," kata pengurus masjid.

Hingga pukul 11.30 WIB, massa kedua kubu berangsung meninggalkan Jalan Indrapura. Lalu lintas di jalan tersebut pun berangsur normal. *

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Deklarasi Ganti Presiden, Jimly Minta Polisi Bersikap Netral dan Persuasif"