Jokowi Berpantun Ketua DPR Keseleo Lidah: Salah Sebut Nama Lengkap Megawati

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Sejumlah peribahasa dilontarkan Presiden Joko Widodo saat menutup pidato sidang tahunan MPR 2018 di gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis(16/8).

"Dari Ranah Minang, kita bersama-sama belajar, 'Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang'. Berat sama-sama kita pikul, ringan sama-sama kita jinjing," kata Jokowi.

Dari Tartar Pasundan, kita bersama-sama belajar, 'Sacangreud pageuh, sagolek pangkek'. Kita harus bekerja bersama dengan komitmen dan konsistensi.?

Dari Bumi Anging Mamiri, kita bersama-sama belajar, 'Reso temma-ngingi, nama-lomo, nale-tei, pammase dewata'. Kita harus kerja keras bersama, ikhlas, dan berdoa agar tujuan kita tercapai.

Dari Bumi Gora, kita bersama-sama belajar, 'Bareng bejukung, bareng bebose'. Kita kerja bersama, kita nikmati bersamasama jerih payah kita. Dari Banua Banjar kita bersamasama belajar, 'Waja sampai kaputing'. Kita kerja bersama dengan penuh semangat, tidak patah di tengah jalan, tidak pernah menyerah,".

"Saya yakin, dengan kerja nyata kita bersama, kita mampu meraih prestasi bangsa. Kerja kita, prestasi bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila," tutup Jokowi.

Saat pidato tahunan MPR membeberkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2018 dan dampak positifnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Ekonomi kita terus tumbuh di kisaran 5 persen per tahun di tengah ketidakpastian pada ekonomi dunia yang sedang berlangsung," ujar Jokowi.
Inflasi juga dapat dikendalikan, yakni berada pada kisaran 3,5 persen.

Bahkan, pada Juni 2018, pemerintah berhasil menekan inflasi pada angka 0,59 persen. Angka ini terendah dibandingkan inflasi saat hari besar keagamaan nasional selama tujuh tahun terakhir.

"Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa untuk menjaga daya beli rakyat," ujar dia.

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang baik itu berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Angka pengangguran terbuka diklaim turun jadi tinggal 5,13 persen pada Februari 2018 dan persentase kemiskinan turun dari 11,22 persen pada Maret 2015 menjadi 9,82 persen pada Maret 2018.

Meski demikian, pemerintah terus memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat, yakni dengan program bantuan sosial. "Program Keluarga Harapan kita perluas cakupannya dari hanya 2,7 juta keluarga tahun 2014 menjadi hampir 6 juta keluarga penerima manfaat pada tahun 2016 dan akan secara bertahap meningkat hingga 10 juta keluarga penerima pada tahun 2018," papar Jokowi.

Janji Selesaikan Kasus HAM

Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa pemerintah terus memberikan perhatian yang kuat pada upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan Hak Asasi Manusia.

"Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus- kasus HAM masa lalu serta meningkatkan perlindungan HAM agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, upaya perlindungan HAM ini sudah dijalankan pemerintah, salah satunya lewat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019. Jokowi pun mengajak seluruh elemen bangsa memberikan perhatian dalam penegakan HAM.

"Dalam melakukan berbagai lompatan kemajuan, kita membutuhkan keberanian. Kita harus memiliki ketegasan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia," sambung dia.

Penyelesaian kasus HAM masa lalu menjadi bagian dari kampanye Jokowi di Pilpres 2014. Hal itu tertuang dalam visi misi Jokowi- JK yang dimuat dalam dokumen pendaftaran pasangan capres dan cawapres yang diunggah Komisi Pemilihan Umum(KPU) ke situs web www.kpu.go.id Dalam visi misi sebanyak 41 halaman itu, Jokowi-JK menyatakan perlu memasukkan muatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta di dalam kurikulum pendidikan aparat negara seperti TNI dan Polri.

Untuk penanganan kasus HAM masa lalu, salah satu poin dari 42 prioritas utama kebijakan penegakan hukum, Jokowi-JK berkomitmen akan menyelesaikan kasus kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965. Dijelaskan, kasus HAM masa lalu masih menjadi beban politik bagi bangsa Indonesia.

Ketua DPR Keseleo Lidah

Ada kejadian menarik saat agenda pidato tahunan MPR kemarin, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sempat salah menyebut nama Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dalam pidato pembukaan Sidang Bersama DPR dan DPD d Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Awalnya, Bambang menyapa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang hadir dalam sidang tersebut. Kemudian Bambang menyapa Megawati, namun ia keliru saat menyebut nama belakang Ketua Umum PDI-P itu.

"Yang kami hormati Presiden Indonesia kelima Ibu Hajah Megawati Soekarnoputra...," ujar Bambang. Sontak anggota Dewan yang mendengar bertepuk tangan. Bambang segera meralat ucapannya itu sambil menyebut Megawati dengan sebutan ibunda.

"Putri maksud saya. Maaf, Ibunda. Biar lebih afdal saya ulang. Kepada yang terhormat Presiden Indonesia kelima Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri," ralat Bambang.

Setelah meralat, Bambang melanjutkan pidatonya dengan menyapa sejumlah pejabat tinggi negara, yakni Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Mahyudin, Ahmad Muzani, dan EE Mangindaan.

Namun, Bambang kembali keliru saat menyebut jabatan Muhaimin Iskandar. Bambang menyebut Muhaimin sebagai Ketua MPR, bukan sebagai Wakil Ketua MPR.

"Yang saya hormati Ketua MPR Saudara Muhaimin Iskandar," ucap Bambang. Ia pun berhenti sejenak sambil kembali membaca naskah pidatonya. "Oh ini tulisannya ketua. Yang kami hormati Wakil Ketua MPR saudara Muhaimin Iskandar," kata politisi Partai Golkar itu.

Pidato Jokowi Dipuji

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy mengomentari pidato Presiden Joko Widodo di sidang tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI, Kamis (16/8).

Rommy, begitu ia disapa, menyebut pidato Jokowi impresif dan sarat dengan gaya milenial. "Pidato presiden menurut saya impresif, karena dengan gaya yang lebih baru.

Menggunakan gimmick-gimmick milenial, karena melibatkan video-video yang up to date dan memaparkan seluruh keberhasilan pencapaian pembangunan selama 4 tahun terakhir," ujar Rommy.

Ia juga turut menyoroti apa yang disampaikan Jokowi bukanlah sekedar untuk menggugah nasionalisme semata. Hal ini merujuk pada seruan Jokowi yang kerap dilontarkan, yakni terkait Sabang sampai Merauke, serta Miangas sampai Pulau Rote.

Menurut anggota DPR RI periode 2014-2019 ini, pidato Jokowi juga menunjukkan bukti kinerja pemerintahan empat tahun terakhir.

"Saya kira apa yang disampaikan Presiden itu bukan sekedar menggugah nasionalisme kita, tetapi juga menunjukkan keberhasilan atau jargon 'Kerja Nyata' yang sekarang ini memang digunakan Presiden untuk memberikan pesan secara eksplisit pada masyarakat," tegasnya.

"Bahwa empat tahun pemerintah selama ini adalah bekerja bekerja dan bekerja," ujar Romi.

Sementara itu Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring menyoroti pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR, DPR, DPD yang terlalu banyak bicara soal pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, Presiden Jokowi hanya menonjolkan infrastruktur, namun mengesampingkan kebutuhan pokok dan mendasar yang dibutuhkan rakyat.

"Saya setuju infrastruktur dibangun terutama sampai ke papua. Tapi untuk pengembangan lebih lanjut nanti harus diseimbangkan anggarannya," kata Tifatul.

"Jangan sampai kita fokus ke infrastruktur kemudian yang lain agak terbengkalai seperti subsidi terhadap masyarakat, kenaikan harga BBM, dan juga berbagai tarif seperti tarif listrik," tambah Anggota Komisi VII DPR ini.

Menurut Tifatul, persoalan kebutuhan pokok masyarakat ini juga sudah disampaikan secara tersirat dalam pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Zulkifli yang berpidato sebelum Jokowi, menyebut bahwa para ibu resah dengan harga kebutuhan pokok yang kerap mengalami kenaikan. (Tribun Network/dit/kps/sen/wly)