Pengetatan Likuiditas di Bank BUKU III

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Risiko likuiditas terjadi di bank menengah. Keterbatasan likuiditas yang tidak dapat menampung permintaan kredit menjadi penyebab terjadinya pengetatan likuiditas di bank BUKU III.

Tercermin dari rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) bank BUKU III mencapai 102,13% per Mei 2018. Lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata rasio LDR 91,43% di bulan yang sama.

Halim Alamsyah, Ketua Dewan Komisioner LPS mengakui, terjadi risiko likuiditas di perbankan dalam beberapa bulan terakhir. "Risiko likuiditas bank meningkat tipis," katanya, Rabu (18/7).

Selain LDR, ada indikator lain yang mencerminkan pengetatan likuiditas di perbankan. Salah satunya, suku bunga antar bank atau JIBOR. Tercatat, JIBOR 6 bulan mengalami kenaikan 45 bps-98 bps. Sedangkan, JIBOR 12 bulan naik 81 bps-99 bps.

LPS memproyeksikan, perbankan masih akan menghadapi risiko likuiditas pada paruh kedua. Apalagi, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China masih berlanjut.

Heri Purwanto, Direktur Bank Bukopin, menyatakan, saat ini, kondisi pasar uang mulai mengetat, sehingga akan berpengaruh terhadap bisnis bank. Misalnya, pencairan kredit akan ketat, bunga akan sulit dipertahankan, dan penurunan daya beli.

Bank berkode saham BBKP ini menyiapkan strategi. Yakni dengan meningkatkan mass product fund seperti tabungan dan giro. Maklum, segmen simpanan ini tidak terlalu berpengaruh terhadap pergerakan bunga.

Risiko likuiditas akan terjadi jika bank tidak pandai mengelola dana pihak ketiga (DPK). Haryono Tjahjarijadi, Presiden Direktur Bank Mayapada menambahkan, risiko likuiditas tergantung pada pertumbuhan dana, dan disesuaikan dengan kebutuhan profitabilitas.

Sementara itu, Ferdian Satyagraha, Direktur Keuangan Bank Jawa Timur mengatakan, rasio likuiditas masih bagus dengan level 64%. Hingga akhir tahun, rasio LDR bank berkode saham BJTM di Bursa Efek Indonesia ini diprediksi naik menjadi 78,69%.

Imbal Hasil BPJS Tenaga Kerja 9,3%

Kondisi pasar modal boleh saja bergerak volatil. Tapi, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan justru berhasil mencatatkan hasil investasi menggembirakan di sepanjang Januari-Juni 2018.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, hasil investasi Rp 15,1 triliun di semester I-2018, naik 17,78% secara year on year (yoy).

Rasio imbal hasil atau yield on investment (yoi) BPJS Ketenagakerjaan sebesar 9,35%."Kenaikan itu dari dana kelola dan jumlah investasi terus naik di setiap tahun," kata Agus, Rabu (18/7). Selain itu, kenaikan hasil investasi berkat strategi BPJS Ketenagakerjaan tepat membaca kondisi pasar dan liabilitas.

Sepanjang semester I, BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana kelolaan Rp 327 triliun, naik 13,43% secara yoy. Dana tersebut ditempatkan di surat utang 62%, saham 19%, deposito 8%, reksadana 10% dan investasi langsung 1%.

Mayoritas dana di surat utang karena mempertimbangkan tingkat liabilitas dan kondisi Indeks Harga Saham Gabungan yangcenderung fluktuatif. Selain itu, ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan BPJSTK menempatkan dana di surat berharga negara (SBN). Terkait pilihan saham BPJS Ketenagakerjaan memprioritaskan investasi di saham LQ45.