Jangan Memaksa Jusuf Kalla

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Keyakinan Partai Demokrat menduetkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) seakan dimentahkan. Pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan JK beberapa waktu lalu menguatkan isu wacana menyandingkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) denegan Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Politikus Golkar yang juga menjabat Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan bahwa yang berhak menjawab soal wacana tersebut adalah Ketua Umum Partai Demokrat, SBY. "Golkar tetap pada pendirian Jokowi presiden, dan wacana yang berkembang adalah wapresnya Airlangga," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (3/7).

Bamsoet mengatakan tidak terlalu memikirkan soal wacana yang berkembang tersebut. Apalagi wacana itu muncul dari partai Demokrat. "Kita ngurusin partai masing-masing lah. Golkar memikirkan partai golkar sendiri, Demokrat juga begitu, biarkan publik yang nanti akan memilih dan apakah itu memenuhi persyaratan atau tidak," katanya.

Bamsoet menilai wajar apabila banyak yang ingin menyandingkan dan mendorong Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk ikut bertarung lagi dalam Pilpres 2019. Kalla merupakan politikus senior Golkar yang kaya akan pengalaman di dunia Politik. "Bagaimanapun sebagai mantan Ketua Umum Golkar, Pak JK dan begitu juga mantan-manatan Ketua Umum lainnya, itu mahkota partai Golkar sehingga kita harus jaga kehormatannya," katanya

Sebelumnya, Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon yakin rencana menduetkan Jusuf Kalla dengan AHY. "Semakin yakin JK-AHY (@Pak_JK - @AgusYudhoyono) untuk 2019. Wajah moderat politik kita hari ini. Bertemunya "Wisdom dan Passion". Semoga," tulis Jansen melalui akun twitternya.

Wasekjen Partai Golkar Sarmuji menanggapi wacana ini meminta Demokrat untuk tidak memaksa Kalla untuk kembali maju. Apalagi, kata dia, JK telah menyatakan ingin mengisi masa pensiunnya dengan aktif di bidang sosial dan kemanusiaan. "Jangan memaksa Pak JK untuk tampil kembali sementara beliau sudah mau beristirahat," kata Sarmuji.

Bulan Juni  lalu, Jusuf Kalla mengaku sulit bagi dirinya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pemilu 2019. Dia menagku tidak memiliki partai politik untuk memenuhi ketentuan ambang batas presiden. "Saya butuh 20 persen, seperti saya katakan tadi, saya tidak punya partai. Yang dimaksudkan 'dibutuhkan' itu soal pemilunya, dan itu sulit bagi saya. Jadi sekali lagi saya ingin cukuplah, sekarang gilirannya yang muda-muda," katanya  usai menjadi pembicara dalam "Jakarta Foreign Correspondents Club" (JFCC) di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Kamis (28/6).

Litbang Kompas pada April lalu merilis, Wakil Presiden Jusuf Kalla paling banyak dipilih responden untuk kembali maju di Pilpres 2019 mendampingi Presiden Joko Widodo. Meski, saat itu,  masih ada perdebatan terkait bisa atau tidaknya Kalla kembali maju sebagai cawapres setelah dua kali menduduki posisi itu, ia dipilih 15,7 persen responden.

 "Dasar argumentasinya, di balik pilihan status quo tersingkap kecenderungan sebagian besar responden yang merasa puas dengan kinerja Jokowi-Kalla selama ini," kata peneliti Litbang Kompas, Bestian Nainggolan, seperti dikutip dari harian Kompas, Selasa (24/4).

Mayoritas pendukung Jokowi juga solid mendukung Jusuf Kalla, yakni 66,2 persen. Hanya 29,8 persen pendukung Jokowi yang menyatakan penolakan. (Baca juga : Survei Kompas: Gatot dan Anies Teratas Jadi Cawapres bagi Prabowo) Tokoh kedua yang paling banyak dipilih responden sebagai cawapres Jokowi adalah bekas rivalnya di Pilpres 2014, Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Gerindra itu dipilih 8,8 persen responden. Sejauh ini, Prabowo sebenarnya sudah menyatakan kesiapannya kembali maju sebagai capres. Namun, ada juga kabar bahwa pihak Jokowi dan Prabowo masih menjajaki kemungkinan berduet bersama. 

"Kombinasi Jokowi-Prabowo merupakan pilihan unik, suatu peleburan dikotomi.  Pertimbangannya tidak hanya sekadar tingginya peluang kemenangan. Kombinasi Jokowi-Prabowo juga dipandang berpotensi mengeliminasikan persaingan kedua sosok itu," kata Bestian.

100 Tahun

JK pernah berujar  butuh 100 tahun sejak kemerdekaan Indonesia memiliki presiden yang berasal dari luar Jawa.Hal itu dikatakan berdasarkan pengalaman pribadinya yang telah mengikuti Piplres sebanyak 3 kali. "Saya bisa bicara karena saya memegang rekor orang Indonesia satu-satunya yang ikut Pilpres 3 kali, cuma saya. 2 kali menang 1 kalah," kata Jusuf Kalla saat menyampaikan kuliah umum di acara Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhanas 2018, Jakarta, Senin (25/6).

"Di AS butuh 170 tahun untuk orang Katolik jadi presiden di AS, butuh 240 tahun untuk orang hitam jadi presiden di AS. Jadi mungkin butuh 100 tahun dari kemerdekaan orang luar jawa jadi Presiden," sambung politikus senior Golkar ini.