Presiden Jokowi Beberkan Alasan Yudi Latif Keluar dari BPIP

TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Joko Widodo menghargai keputusan Yudi Latif yang memutuskan mundur dari Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP)‎.

"‎Pagi tadi saya sudah menerima surat pengunduran diri dari Pak Yudi Latif, dan saya sangat menghargai upaya yang telah disiapkan dengan proses pembentukan UKP-PIP pindah ke BPIP," ujar Jokowi, Jakarta, Jumat (8/6/2016).

Jokowi menilai, hasil kerja keras Yudi dalam menjalankan tugasnya dan akhirnya menjadi BPIP dari sebelumnya Unit Kerja Presiden, tidak perlu diragukan lagi.

"Tapi dalam surat disampaikan karena ada urusan pribadi keluarga yang harus lebih diberikan perhatian, beliau mengundurkan diri," papar Jokowi.

Sementara terkait pengganti Yudi, Jokowi mengaku belum mengetahui siapa yang pantas untuk menduduki posisi Kepala BPIP, karena pengunduran baru diketahui pada hari ini.

"Nanti, wong baru tadi (surat pengunduran diri dibaca)," ucap Jokowi.

Diketahui sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif mendadak mundur dari jabatannya.

Pengumuman tersebut ia tulis melalui akun Facebook pribadinya di Yudi Latif Dua, Jumat (8/6/2018) sebagai berikut:

"Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," begitu penggalan alasan mundurnya Yudi Latif dari BPIP.

Padahal akhir-akhir ini BPIP sedang menjadi sorotan perihal gaji tinggi yang diterima dari para pejabatnya.

Berikut ucapan perpisahan Yudi Latief selengkapnya:

TERIMA KASIH, MOHON PAMIT

"Salam Pancasila!
Saudara-saudaraku yang budiman,
Hari kemarin (Kamis, 07 Juni 2018), tepat satu tahun saya, Yudi Latif, memangku jabatan sebagai Kepala (Pelaksana) Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)--yang sejak Februari 2018 bertransformasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Selama setahun itu, terlalu sedikit yang telah kami kerjakan untuk persoalan yang teramat besar.

Lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar 7 milyar rupiah. Mengapa? Kami (Pengarah dan Kepala Pelaksana) dilantik pada 7 Juni 2017. Tak lama kemudian memasuki masa libur lebaran, dan baru memiliki 3 orang Deputi pada bulan Juli. Tahun anggaran telah berjalan, dan sumber pembiayaan harus diajukan lewat APBNP, dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga harus berakhir. Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun.

Selain itu, kewenangan UKP-PIP berdasarkan Perpres juga hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung. Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab, kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden.