Survei Politik Memang Pesanan tapi Tetap Utamakan Metodologi

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Andre Mongdong, Direktur Indonesian Observer mengatakan tak bisa dipungkiri survei politik merupakan pesanan kandidat atau partai tertentu, tapi lembaga survei tetap harus menjaga kualitas dengan menerapkan metodologi.

"Tidak bisa juga dikatakan bukan pesanan, tapi jangan membuat survei kemudian hasilnya juga pesanan," kata dia.

"Kalau pakai metodelogi, tidak usah buat survei cukup menghayal saja, duduk di depan komputer lalu tentukan angka-angkanya," kata dia.

Memang menjadi tantangan lembaga survei untuk menyesuaikan hasil survei sesuai permintaan pendana, namun itu akan jadi bumerang bagi lembaga survei itu sendiri, nantinya tak bisa lagi percaya jika hasil surveinya jauh berbeda.

Dari pengalamannya, hasil survei kadang tidak sesuai harapan, saat disodorkan hasil survei kandidat atau user kecewa berat.

Baca: Survei Politik Sekali Telan Rp 150 Juta

"Ada kandidat tidak siap dengan kenyataan, dan tidak percaya dengan hasil yang ada," kata pria yang juga mantan Wartawan ini.

Andre mengatakan, survei itu ibarat laboratorium kesehatan.

Datang seseorang ingin melakukan medical check up.

"Seperti lab cek kesehatan, periksa gula darah, kolesterol dan asam urat," kata dia.

Lembaga survei ibarat laboratorium, sementara konsultan politik ibarat dokter yang nanti memberi diagnosa dan memberikan resep.

"Yang beri resep ini tugas konsultan politik," ujar Andre.

Indonesia Observer selain sebagai lembaga survei, juga punya pengalaman membaca situasi politik, sehingga merangkap konsultan politik.

Dari hasil survei, kemudian dijadikan alat untuk bagaimana memecahkan masalah.

"Konsultan politik memberikan treatment -treatment," kata dia.

Dari pengalamannya dari hasil survei kemudian sudah termasuk treatment misalnya untuk bagaimana menaikan Elektabilitas, dan eksekusi tim sukses.

3 Strategi Pemilu

Setidaknya ada tiga strategi pemenangan Pilkada, yakni pemetaan suara, mempengaruhi suara dan menjaga suara.

"3 strategi besar dikerjakan," kata dia.

Di awal pemetaan ini, biasanya melihat situasi peta kekuatan.

Termasuk kekurangan sendiri maupun lawan, atau potensi lawan.

Di Sinabung peran survei politik.

Idealnya survei itu dilakukan lebih dari dua kali agar hasil yang diperoleh lebih jernih dari hasil beberapa kali bisa melihat tren.

"Kalau hanya sekali survei itu istilahnya snapshot, cuma seperti foto. Kalau dilakukan dua kali bisa melihat pergerakan sehingga bisa jadi B
Benchmark untuk membandingkan, apa naik atau turun," sebutnya.

Jika tren survei turun , bisa dilakukan treatment, begitu pun saat trennya naik.

survei digunakan untuk menghilangkan keputusan yang akan dilakukan konsultan politik, tim sukses maupun kandidat itu sendiri.

"Dari survei ini bisa memutuskan boleh maju atau tidak dalam kontestasi, maju atau menyudahi saja sebelum mengeluarkan energi lebih banyak," ujarnya.

Di posisi ini, dari pengalamannya, ada dua sikap cenderung yang terjadi, pertama sikap konsultan politik yang baik menyimak hasil survei mengatakan apa adanya.

Sementera sikap lain ditunjukkan tim sukses yang terus mendorong meski hasil survei rendah.

"Paksa terus harus maju kadang tak realistis, karena ada kepentingan tim sukses dorang terus. Konsultan yang baik mengingatkan ke kandidat," ungkapnya.

Pada survei awal yakni pemrtaan, biasanya menilai seberapa besar kekuatan.

Di situ paling utama diukur popularitas ketersukaan, dam dukungan.

Singkatnya tingkat keterkenalan (popularitas), semakin dikenal semakin disukai.

"Sebab itu ada istilah tak dikenal tak disayang," ujarnya.

Tapi meski dikenal belum tentu disuka. Bisa saja dikenal karena kasus, perbuatan tercela, hingga orang tidak suka.

"Setelah disuka belum tentu didukung. Kita bisa suka a, b,c tapi belum menentukan dukungan ke siapa. Itu yang diukur selanjutnya," kata dia.

Belum sampai di situ, setelah didukung, belum tentu dipilih hari H.

"Tingkat pilihan inilah yang kemudian disebut elektabilitas," jelasnya.

Lembaga survei biasa melakukan kontrak dengan user.

Kemudian user yang memanfaatkan data survei itu, hak user untuk menyimpan data tersebut atau mengekspos

"Hak ekslusif user karena, punya mereka," Kata dia.

Memang ada survei juga bukan pesanan kandidat, melainkan untuk kepentingan pemberitaan seperti survei Litbang Kompas yang mendukung pemerintahan media.

Biasanya Indonesia Observer menangani satu kandidat dalam Pilkada tujuannya untuk menjaga etika karena terikat kontrak.

Kecuali kontrak berakhir, kemudian ada permintaan survei dari kandidat lain maka lembaga surveinya terbuka untuk membantu

survei idealnya mulai sajikan setahun sebelumnya.

Karena efektifnya tahapan Pilkada biasa 6 bulan berjalan

Sebelum penetapan calon, 6 bulan sebelumnya kandidat sudah ada hasil survei, karena itu juga menjadi patokan partai untuk memutuskan calon yang diusung

Menentukan strategi

Dalam penerapan hasil survei kemudian dilakukan treatment untuk menaikan misalnya popularitas.

Dalam survei biasnaya sudah dilakukan mapping wilayah. Wilayah mana yang masih rendah.

Di situ kemudian bisa dilakukan banyak pencitraan.

Pencitraan bisa dilakukan lewat istilahnya serangan udara, laut dan darat.

Serangan udara bisa melalui media, iklan, baliho, spanduk atau media sosial.

Kemudian ada istilah serangan laut.

Ada jatah marinir yakni orang tertentu yang jadi kunci sebagai influencer atau mempengaruhi pemilih.

"Misalnya tkoh masyarakat di kecamatan A, kandidat menyambagi tokoh ini, silaturahmi sungkem. Sampai nyatakan dukungan ke kandidat. Orang ini sangat kuat pengaruhnta sehingga pemilih mendengar," ucap dia.

Kemudian serangan darat, kandidat langsung menyambangi konstituen.

"Nama topnya blusukan," kata dia.

Biaya

Dalam pemilihan umum ini, bagaimana tim memanajen orang, dana, dan waktu.

Cost of politik biasanya relatif besarannya, tergantung popularitas.

"Kalau tokoh populer, tingkat ketersukaan tinggi tidak perlu banyak biaya, tinggal sentuhan langsung," ujarnya.

Kalau popularitas rendah dah maka biaya politik tinggi. (Tribunmanado.co.id/Ryo Noor)