Kabaharkam Jadi Narasumber pada Sosialisasi Pedoman Kerja BKPM di Manado

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Moechgiyarto menjadi salah satu narasumber pada Sosialisasi Pedoman Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Polri di Aula C J Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Manado, Senin (07/05/2018). 

Sosialisasi dibuka oleh Wakil Gubernur Sulut, Drs Steven O E Kandouw dan dihadiri oleh Direktur Wilayah III BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo, para SKPD se-Sulut, Pejabat Utama beserta Kapolres/ta jajaran Polda Sulut dan pejabat TNI.

BKPM menggandeng Polri dalam hal perlindungan dan keamanan bagi dunia usaha untuk mendukung kegiatan investasi sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

Kerjasama untuk mewujudkan hal tersebut, telah dituangkan dalam nota kesepahaman antara BKPM dengan Polri, yang ditandatangani beberapa waktu lalu. Dan sebagai tindak lanjutnya, digelarlah sosialisasi ini di daerah.

Kabaharkam dalam kesempatan itu, memaparkan materi bertajuk “Peran Konkret Polri dalam Kegiatan Investasi Guna Mendukung Kebijakan Ekonomi Pemerintah”.

Di era globalisasi, kata Kabaharkam, dunia seolah tanpa batas seiring dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi. Sehingga mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia dari satu tempat ke tempat lain menjadi sangat cepat. Hal ini menjadi suatu fenomena yang mau tak mau harus dihadapi oleh bangsa Indonesia.

“Kondisi tersebut, di satu sisi dapat menimbulkan dampak positif karena kemudahan dan kecepatan mengakses segala sesuatu yang dibutuhkan dan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Namun di sisi lain, berdampak pada terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dari yang positif menjadi perilaku negatif dan dapat mengarah pada perbuatan pelanggaran hukum,” ujar Kabaharkam.

Kondisi Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi penduduk yang besar, ditambah struktur geografis yang sebagian besar wilayahnya merupakan lautan dan didukung dengan sumber daya nasional yang melimpah serta kondisi fundamental ekonomi yang baik, telah memberikan peluang dan mendorong lndonesia menjadi tujuan yang menarik untuk investasi.

“Kondisi demikian itu, memungkinkan juga menimbulkan berbagai ancaman dan gangguan kamtibmas jika tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik, dalam bentuk antara lain: terjadi ketidakseimbangan ekosistem; menimbulkan ketimpangan sosial; dan memicu meningkatnya potensi gangguan kamtibmas, berupa cyber crime (pencurian, penipuan investasi online, hate speech, dan hoax), penyelundupan TKI/TKA, konflik sosial, intoleransi, radikalisme/terorisme, korupsi, dan pencucian uang,” terangnya.

“Kita ketahui bahwa keamanan merupakan prasyarat pembangunan nasional. Artinya, keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap dan kondusif akan memicu menggeliatnya dunia usaha yang dapat mendatangkan investasi baik dalam maupun luar negeri. Sehingga akan mendorong lancarnya pembangunan nasional yang pada akhirnya terwujud kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Menurut Kabaharkam, permasalahan investasi saat ini yang sering terjadi dan menjadi atensi yang harus diantisipasi antara lain berupa:

1. Meningkatnya ancaman konflik tenaga kerja karena masuknya tenaga kerja asing (TKA) yang lebih kompetitif;

2. Mata rantai mafia pertanahan seperti pemalsuan sertifikat, penyerobotan, termasuk potensi masalah kepemilikan properti TKA;

3. Praktek korupsi dan pungutan liar (pungli) dalam proses perizinan berinvestasi;

4. Kerawanan aksi massa terutama masyarakat sekitar kawasan yang merasa wilayahnya terganggu akibat aktivitas industri khususnya akibat polusi;