Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Prabowo Merinding Lihat Massa Buruh: Teken Kontrak Politik di Senayan

Peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2018, di Istora Senayan, Jakarta, berubah menjadi ajang politik menjelang Pilpres.

Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
tribunnews
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2018, di Istora Senayan, Jakarta, berubah menjadi ajang politik menjelang Pemilihan Presiden 2019. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang bakal maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, mengaku merinding melihat ribuan massa buruh yang hadir.

Para buruh yang hadir menyatakan dukungan kepada Prabowo untuk maju dalam Pilpres 2019. "Tadi Pak Prabowo bilang kepada saya, merinding saat datang ke sini," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menirukan ucapan Prabowo kepada dirinya.

Menurut Said Iqbal, Prabowo merasa arwah ayah, Prof Dr Soemitro Djojohadikoesoemo, hadir di tempat itu. "Beliau meminta saya untuk memimpin negeri ini. Untuk meluruskan jalan yang bengkok dan tak lurus lagi," tambah Iqbal mengutip Prabowo.

Dalam orasinya, Prabowo Subianto mengaku siap memperjuangkan tuntutan buruh. Prabowo juga membandingkan pemerintah Indonesia dengan Thailand.

"Saya lihat di negara tetangga, bukan hanya transportasi murah. Di Thailand, transportasi bagi rakyat miskin tidak bayar. Kalau mereka bisa membela rakyatnya mengapa kita tidak mampu," kata Prabowo.
Ia mengaku tidak ragu menandatangani kontrak politik yang disodorkan buruh.

"Hari ini saya mendapat kekuatan luar biasa. Saya tidak ragu dan gentar, kalau mandat kita rebut, kekayaan Indonesia akan kembali ke rakyat. Saya tidak ragu tanda tangan 10 tuntutan kalian karena saya yakin kita bisa melakukannya," ujar mantan Pangkostrad itu.

Dalam kesempatan itu Said Iqbal meminta Prabowo menandatangani kontrak politik sebagai syarat dukungan sebagai calon presiden. "Akhirnya hari ini saya menandatangani ini di depan Anda sekalian sebagai calon presiden dan pemimpin kalian," kata Prabowo.

Buruh melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (1/5/2017). Aksi yang dilakukan bertepatan dengan Hari Buruh atau May Day 2017 itu menyampaikan 12 tuntutan, salah satunya terkait Upah Minimun Sektoral Kabupaten/Kota (UMKS) yang hingga saat ini belum diberlakukan.
Buruh melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (1/5/2017). Aksi yang dilakukan bertepatan dengan Hari Buruh atau May Day 2017 itu menyampaikan 12 tuntutan, salah satunya terkait Upah Minimun Sektoral Kabupaten/Kota (UMKS) yang hingga saat ini belum diberlakukan. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Menurut Prabowo, isi tuntutan itu merupakan sesuatu yang sedang diperjuangkannya, satu di antaranya membela golongan lemah dan miskin. "Saya pelajari, 10 tuntutan itu bagian dari perjuangan saya sebagai pimpinan gerakan yang membela golongan lemah, miskin, dan tertindas," jelas dia.

Sepuluh tuntutan yang disingkat sepultura tersebut antara lain upah layak bagi buruh, buruh kasar dari luar negeri tidak boleh bekerja di Indonesia, tenaga dan guru honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), perumahan murah, dan transportasi murah.

Prabowo hadir mengenakan kemeja dan celana panjang krem. Tidak ketinggalan ia juga mengenakan syal merah yang merupakan atribut dari massa buruh.

Adapun elemen buruh yang hadir di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan Federasi Sertikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Dalam acara itu para buruh meneriakkan jargon, "2019 Ganti Presiden," yang selama ini dipopulerkan oleh kelompok oposisi pemerintah. "Kalau saya sebut 2019, jawabnya apa? Ganti Presiden," sebut pembawa acara di atas panggung. "2019. Ganti Presiden!" pekik para buruh menjawab.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, hadir mendampingi Prabowo Subianto. Dalam orasinya, Fadli Zon mengatakan pemerintah Joko Widodo ( Jokowi ) melonggarkan kebijakan sehingga Indonesia disebur tenaga kerja asing (TKA).

Menurutnya, bukan hanya TKA, pemerintah juga berencana mendatangkan dosen dan Direktur Utama BUMN dari luar negeri. "Ketika masyarakat membutuhkan lapangan kerja mengapa pemerintah mengeluarkan Perpres 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, jadi ketika ada pekerjaan untuk buruh kita. Pemerintah juga akan membawa dosen asing, Dirut BUMN dari luar negeri, seolah olah tidak ada orang kita yang mampu," kata Fadli dari atas balkon Istora.

Prabowo Subianto pidato di depan ribuan bunuh di Istora Senayan
Prabowo Subianto pidato di depan ribuan bunuh di Istora Senayan (Kompas.com)

Di tempat terpidah, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais ikut ikut berorasi bersama buruh yang berunjukrasa di depan Gedung DPR/MPR.

Dalam orasinya, Amien mengatakan pada masa pemerintahan Jokowi banyak kebijakan yang tidak masuk akal. Satu di antaranya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).

"Sebuah kebijakan yang memang tidak masuk akal. Tatkala tenaga kerja rakyat sendiri kelimpungan cari kerjaan maka berbondong-bondong buruh kasar asing didatangkan. Secara mungkin ratusan ribu, mungkin sudah sampai angka yang mengerihkan," ujar Amien dari atas mobil.

Amien mengaku tidak suka bila ada kekuasaan yang culas. Tapi pemerintahan sekarang ini menurut Amien sangat tidak berimbang, tidak proburuh dan prorakyat.

"Katanya kita menghargai perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan etnik tetapi ada sebuah kekonyolan yang luar biasa," katanya. Di depan para buruh, Amien kemudian merobek topeng yang bertuliskan Buruh Kasar Aseng. "Bismillah," kata Amien seraya merobeknya. 

300 Orang Menari di Hari Buruh

Hari Buruh Internasional juga diperingati di Stadion Sumantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta.
Acara dimeriahkan pertandingan final sepakbola Liga Pekerja Indonesia yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, PSSI, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam pertandingan final, kesebelasan PDAM Polewali Mandar melawan PT THIESS Indonesia Kalimantan Timur. Pertandingan diikuti 219 tim dari 29 provinsi, mengacu pada standar regulasi FIFA dan PSSI.
Semi final telah dilaksanakan pada 29 April 2018 dan menghasilkan dua kesebelasan di babak final. Pemenang Liga Pekerja Indonesia akan menerima Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia dan hadiah uang pembinaan Rp 200 juta.

Kesebelasan runner-up, juara III dan IV juga akan menerima uang pembinaan. Liga juga memilih kategori pencetak gol terbanyak, pemain terbaik, kiper terbaik, dan tim paling fair.
Pertandingan final dimeriahkan flashmob yang diiirngi lagu Poco-poco dan Gemu Famire. Flashmob ini diikuti sekira 300 orang yang menari secara rancak, sehingga boleh dibilang menjadi flashmob peserta terbanyak yang pernah diselenggarakan di Indonesia.

Beberapa waktu sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purn Moeldoko dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menerima Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, yang dipimpin politisi PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Selasa.
Dalam pertemuan itu Rieke menyampaikan lima maklumat yaitu:

1. Mendesak terbentuknya badan riset nasional tentang cetak biru industri di Indonesia.
2. Mewujudkan upah yang layak dan perlindungan terhadap tenaga kerja.
3. Minta Menaker lebih ketat dalam membuat aturan tentang tenaga kerja asing.
4. Menurunkan Komite Pengawas Tenaga Kerja.

5. Mengangkat para tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun untuk menjadi pegawai negeri sipil.
Moeldoko bersama Menteri Hanif Dhakiri pada siang hari juga menerima perwakilan organisasi buruh, antara lain Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dipimpin Presiden KSBSI Mudhofir Khamid dan KSPSI yang dipimpin Almansyur DD dan Hermanto.

Mantan Ketua MPR RI Amien Rais merobek poster TKA saat demo buruh di Jakarta.
Mantan Ketua MPR RI Amien Rais merobek poster TKA saat demo buruh di Jakarta. (Kompas.com)

Kedua pembantu Presiden Jokowi tersebut menyatakan selamat merayakan Hari Buruh.
Pada kesempatan itu, Mudhofir mengatakan, pihaknya melihat tidak ada yang salah dari Perpres No 20 Tahun 2018 tentang TKA. "Itu melindungi tenaga kerja Indonesia. Hanya saja, waktunya tidak tepat karena bersamaan dengan tahun politik," ujarnya.

Perpres itu kemudian menimbulkan persepsi berbeda-beda dan dimanfaatkan oleh berbagai kelompok. Sedang Hermanto meminta pemerintah mengeluarkan aturan proburuh.
Terkait dengan Perpres No 20 Tahun 2018, Moeldoko berpesan agar para buruh membaca secara cermat peraturan itu. "Jangan hanya bilang konon, saya dengar. Tolong dibaca secara baik Perpres itu. Spiritnya melindungi pekerja Indonesia, " kata Moeldoko.

Sedang Hanif Dhakiri mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan serikat pekerja yang turun ke jalan, dan mampu menjaga situasi secara kondusif, aman, dan damai. Terkait tuntutan para pekerja, Hanif mengatakan pemerintah akan melakukan kajian mendalam. (tribunnetwork/tim)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved