Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Di Ambang Perang dengan Iran, Israel Sahkan UU Baru: Netanyahu 'Bebas' Nyatakan Perang

Parlemen Israel dilaporkan mengesahkan undang-undang tentang wewenang untuk

Editor: Lodie_Tombeg
Kompas.com
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu (kanan) dan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman. 

 
TRIBUNMANADO.CO.ID, TEL AVIV - Parlemen Israel dilaporkan mengesahkan undang-undang tentang wewenang untuk mendeklarasikan perang.

Dilaporkan Al Jazeera Selasa (1/5/2018), dengan keputusann voting 62 banding 41, Knesset sepakat menyerahkan wewenang tersebut kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Sebelumnya, untuk mendeklarasikan perang, seorang perdana menteri harus mendapat persetujuan dari seluruh anggota Knesset.

Kini, berbekal peraturan yang disahkan Senin (30/4/2018) itu, Netanyahu bisa menyatakan perang setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman.

Baca: Israel Siagakan Pasukannya Hadapi Gempuran Iran dari Suriah

Harian Israel Haaret memberitakan, proposal tersebut sempat ditentang Komite Bidang Luar Negeri dan Pertahanan, serta Komite Hukum, Konstitusi, dan Keadilan.

Namun, proposal undang-undang tersebut akhirnya disepakati setelah melewati pembahasan ketiga.

Pengesahan peraturan itu langsung mendapat kritik dari anggota parlemen yang mewakili rakyat Palestina di Israel, Aida Touma-Sliman.

Touma-Sliman berkata, UU itu membuat Netanyahu dan Lieberman tidak saja berpotensi membawa Israel ke medan perang.

"Namun juga berpeluang menarik seluruh negara di kawasan Timur Tengah ini dalam konflik," kritik Touma-Sliman dilansir Middle East Eye.

Kritik juga dilayangkan anggota Knesset lainnya, Michal Rozen. "Sangat berbahaya menyerahkan kekuasaan besar itu kepada dua orang tanpa pengawasan jelas," tuturnya.

Kritik Touma-Sliman dan Rozen dibantah oleh Ketua Komite Bidang Luar Negeri dan Pertahanan, Avi Dichter.

"Peraturan ini menjadi jawaban akhir untuk menunjukkan bagaimana negara bersikap jika ada situasi ekstrem sesuai jalur hukum," beber Dichter.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu rayakan kemenangan dengan pendukung di Tel Aviv, Rabu.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu rayakan kemenangan dengan pendukung di Tel Aviv, Rabu. (newyorktimes.com)

PM Israel Klaim Punya Bukti Iran Sembunyikan Senjata Nuklir

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku punya bukti intelijen kalau Iran menyembunyikan senjata nuklir.

"Biar saya beri tahu kepada Anda satu hal. Selama ini Iran berbohong," kata Netanyahu dalam pertemuan jajaran Kementerian Pertahanan Senin di Tel Aviv (30/4/2018).

Netanyahu menyebut terdapat 100.000 dokumen seperti foto, video, hingga cetak biru yang memperlihatkan Iran secara rahasia melanggar kesepakatan 2015.

Perjanjian bernama Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) itu diteken Iran dengan enam negara; Amerika Serikat (AS), China, Inggris, Perancis, Rusia, dan Jerman.

Baca: Beber Bukti Senjata Nuklir, PM Israel: Iran Pembohong Besar

Pengembangan senjata nuklir itu dilakukan di sebuah fasilitas rahasia di Distrik Shorabad, yang jika dilihat tampak seperti bangunan biasa.

"Iran merencanakannya dengan sangat baik untuk menyamarkan pengembangan senjata nuklir mereka, dan memakai personel yang sama," beber Netanyahu.

Dinamakan Proyek Amad, Netanyahu membeberkan Iran bertujuan untuk mendesain, memproduksi, dan menguji coba lima hulu ledak berkekuatan 10 kiloton TNT.

Diwartakan CNN Selasa (1/5/2018), Netanyahu memuji kumpulan dokumen tersebut sebagai "prestasi terbesar intelijen Israel".

Netanyahu melanjutkan, dokumen intelijen itu telah dibagikan kepada AS, dan bakal disebarluaskan kepada negara lain, termasuk Badan Atom Dunia (IAEA).

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menanggapi dengan menyebut dokumen tersebut asli, dan fakta itu terbilang baru bagi para pakar negaranya.

"Kini dunia mengetahui Iran bohong dan bakal terus melakukannya. Ini waktunya mengetahui apakah mereka bisa dipercaya untuk mengontrol nuklir," kata Pompeo.

Tidak hanya Pompeo. Tanggapan juga datang dari Presiden Donald Trump yang memuji presentasi dari Netanyahu.

"Perilaku Iran tidak bisa diterima," kata Trump yang mempunyai waktu hingga 12 Mei untuk menentukan apakah memperpanjang atau menarik diri dari kesepakatan 2015 itu.

Netanyahu Melakukan "Tangisan Serigala"
Penjelasan Netanyahu soal Proyek Amad itu langsung mendapat reaksi. Salah satunya dari mantan Wakil Menlu untuk Keamanan Internasional, Thomas Countryman.

"Semua yang dia katakan sudah kami ketahui sejak 10 tahun yang lalu," sindir Countryman seperti dikutip oleh CNBC.

Justru, lanjut Countryman, Proyek Amad menjadi salah isu yang menjadi pertimbangan mengapa poin-poin JCPOA begitu mendetil.

Dari Iran, Wakil Menlu Abbas Araghchi menyindir dengan berkata kalau presentasi Netanyahu sangat "kekanak-kanakan" dan dia tertawa mendengarnya.

Berbicara kepada media pemerintah IRNA, Araghchi menyinggung klaim Netanyahu yang menemukan 55.000 dokumen di Iran.

"Klaim itu sangat konyol. Tentu kami tidak akan membiarkan dokumen berharga seperti itu ditinggalkan di suatu tempat," kata Araghchi.

Sementara Menlu Javad Zarif menyatakan kalau segala temuan yang dipaparkan Netanayahu telah ditelusuri oleh IAEA sebelumnya.

Dalam kicauannya di Twitter, Zarif menyebut Netanyahu melakukan "tangisan serigala". Yakni mengucapkan sesuatu yang tidak dipercaya.

"Selama ini, yang bisa Anda lakukan hanyalah membodohi beberapa orang saja," sindir Arif dikutip dari Sky News.

Desakan agar Trump meneruskan kesepakatan nuklir Iran di 2015 dilakukan oleh Perancis, Jerman, hingga Uni Eropa (UE).

Iran melalui Presiden Hassan Rouhani bakal terdapat konsekuensi jika Trump sampai menarik diri dari kesepakatan yang diteken di era Presiden Barack Obama itu.

"Jika ada seseorang yang mengkhianati komitmen, tentunya dia paham bakal menghadapi konsekuensi atas perbuatannya itu," kata Rouhani. *

Artikel ini telah dimuat di kompas.com dengan judul: PM Israel Bisa Deklarasikan Perang Cukup dengan Persetujuan Menhan

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved