KEK Palu Incar Investasi Rp 12,5 Triliun, Bitung Bagaimana?

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Perindustrian terus mendorong masuknya investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, Sulawesi Tengah.

Saat ini terdapat 14 investor yang sudah berminat menanamkan modalnya di kawasan yang diresmikan pada September 2017.

Seusai meninjau KEK Palu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, menjelaskan saat ini tinggal promosi dan melanjutkan pembebasan lahan.

“Kami terus menarik investor lokal maupun asing, seperti dari Taiwan untuk bisa masuk ke sini,” kata Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers Jumat (20/4).

KEK Palu berdiri di atas lahan seluas 15.000 hektare (ha), dimana hingga tahun 2017 telah terealisasi hingga 482 Ha.

Kawasan ini ditargetkan bisa menggaet investasi senilai Rp 12,5 triliun. "Per Juli 2017, realisasinya mencapai Rp 115 miliar," ungkap Airlangga.

Airlangga menjelaskan, dari 14 investor yang telah mendaftar, dua industri sudah beroperasi dan satu perusahaan sedang tahap pengerjaan konstruksi.

"Kami berharap, kawasan terintegrasi ini mampu membuka lapangan kerja sebanyak 51.000 orang, yang saat ini sudah menyerap 210 orang," ujarnya.

Airlangga bilang, KEK Palu menjadi salah satu KEK yang berada di lokasi strategis karena berada di wilayah utara-selatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

"Jadi seluruh bahan baku dari Sulawesi bisa masuk ke sini. Investor datang saja. Kami yakin mereka akan untung," jelasnya.

KEK Palu didukung dengan berbagai fasilitas penunjang, antara lain Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, yang memiliki panjang landasan pacu 3500 meter dan kapasitas penumpang sekitar 1500 orang per hari.

Jarak Bandara ke kawasan diperkirakan 23 km.

Selanjutnya, tersedia Pelabuhan Pantoloan dengan kapasitas saat ini 37.000 TEUs, yang ditargetkan dalam pengembangan mencapai 1,2 juta TEUs.

Ada pula fasilitas jalan Trans Sulawesi Palu-Toli-toli, Palu Outer Ring Road, dan By pass Palu-Parigi.

Kemperin juga memfasilitasi pembangunan infrastruktur di KEK Palu dalam upaya menopang daya saingnya, seperti pembangunan jalan poros dan jalan lingkungan di dalam KEK Palu sepanjang 1600 m, pembangunan sentra industri kecil dan menengah (IKM), serta pengadaan sarana dan prasarana untuk perkantoran di KEK Palu.

Direktur PT Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST) Andi Mulhanan Tombolotutu mengatakan, setiap bulannya rata-rata ada satu sampai dua perusahaan yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di KEK Palu.

"Dari 40 daftar investor yang berminat, ada 14 yang sudah dikeluarkan izin," terangnya dalam keterangan pers, Jumat (20/4).

Andi menyampaikan, dalam dua sampai tiga bulan ke depan akan ada beberapa perusahaan yang mulai beroperasi di KEK.

"Kami optimistis, dalam dua atau tiga bulan ke depan, peningkatan dari investasi tidak kurang dari Rp 1 triliun sampai 2 triliun," katanya.

Terganjal lahan, pembentukan sejumlah KEK terancam

Solusi mendorong industri di luar pulau Jawa melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menemui rintangan.

Pasalnya, 12 jumlah KEK yang ditetapkan pemerintah masih terkendala persoalan lahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan ada tiga KEK yang masih terganjal.

KEK tersebut terancam tidak terwujud lantaran penyelesaian lahan yang tak kunjung rampung.

"Kalau perlu nanti jika tidak ada perkembangan saya perpanjang waktu hingga satu tahun ya berhentikan saja jadi KEK,"ujar Darmin, Senin (12/2).

Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto menjelaskan KEK tersebut yaitu, KEK Bitung, KEK Morotai dan KEK Tanjung Api-Api.

Dirinya menjelaskan tarik ulur masalah lahan di tiga KEK tersebut menyebabkan tersendatnya penerbitan hak pengelolaan (HPL).

"Lahannya sebetulnya sudah ada, tapi sertifikasinya masih ada yang mengklaim di pengadilan," ujar Enoh.

Tapi dia menyebut, untuk KEK Tanjung Api-Api sudah ada perkembangan penyelesaian lahan lebih baik.

Namun untuk KEK Bitung dari luas lahan 500 hektare (ha), baru ada 96 ha yang dibebaskan.

Dan untuk KEK Morotai, Enoh menjelaskan dari 1100 ha lahan yang direncanakan baru ada 200 ha yang diselesaikan.

"Tapi untuk Morotai kita optimistis bisa (diselesaikan), karena Pemdanya sudah berkomitmen. Kemarin kita sudah bikin rencana aksi apa yang harus diselesaikan sampai Juni,"jelas Enoh.

Darmin menjelaskan, untuk mencegah hal tersebut berulang, Dewan Nasional KEK telah memberikan aturan baru bagi Pemda yang mau mengajukan wilayah sebagai KEK.

Pemda atau calon pengelola KEK harus menyelesaikan permasalahan lahan menjadi syarat baru untuk mengajukan KEK di wilayah tertentu.

"Kalau lahannya belum jelas, nanti dulu, saya minta tanahnya harus jelas dulu baru nanti jika sudah jelas kita proses," tutur Darmin.

Enoh menuturkan, meski sejumlah KEK masih terkendala lahan tapi Dewan Nasional KEK siap untuk menyelesaikan tiga KEK dalam tahun ini untuk segera diresmikan.

Dia bilang KEK tersebut yakni KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Kelayang dan KEK Galang Batang.

Ketiga KEK tersebut Enoh bilang dalam tahap penyelesaian akhir terkait dengan kelembagaan dan pendelegasian kewenangan perizinan.

"Mungkin yang paling cepat KEK Arun Lhokseumawe bisa diresmikan pada pertengahan tahun. Sisanya mungkin setelah Agustus tahun ini," pungkas Enoh. *