DPRD Sulut Pertanyakan Program Relokasi DAS Pascabanjir 2014

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Relokasi warga ke Kelurahan Pandu, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), menjadi program pemerintah usai banjir besar 2014 silam di Kota Manado.

Pemerintah membangun 2.054 unit rumah untuk memindahkan warga korban banjir yang banyak menetap di bantaran sungai.

Teddy Kumaat, Anggota DPRD Sulut menilai, program itu sampai saat ini belum tercapai.

Indikasinya masih banyak unit rumah kosong yang belum ditempati di perumahan relokasi Pandu, dan masih banyak juga warga yang menempati bantaran sungai.

"Faktanya hari ini, tujuan belum tercapai pemukiman belum ditempati. Dinas terkait bagaimana realiasinya?" kata dia.

Noldy Liow, Wakil Ketua Komisi II DPRD ikut angkat suara.

Pemprov Sulut harus mengawasi tak hanya memastikan warga menempati unit rumah relokasi itu tapi juga mengawasi warga yang sudah dapat unit rumah untuk tak kembali ke bantaran sungai

"Kawasan DAS tidak bisa ditempati lagi, harus pasang papan peringatan. Supaya tidak mubasir program kita," kata legislator Hanura itu.

Sasaran tembak sorotan DPRD itu mengarah ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut.

Joi Oroh Kepala BPBD mengungkapkan, untuk urusan relokasi dan menempati unit rumah merupakan tanggung jawab kota Manado.

Pemprov memang ikut terlibat, tapi dalam hal menyiapkan infrastruktur perumahan relokasi seperti jalan, penguatan tebing dan pematangan lahan.

Sementera untuk urusan penyiapan unit rumah secara swadaya oleh masyarakat di tangani Pemkot Manado, termasuk merelokasi warga.

Sekprov Sulut, Edwin Silangen pun sependapat jika bantaran sungai yang ditempati warga yang sudah masuk program relokasi, pemerintah harus memberi imbauan dan peringstan

"Saya kira usul baik, kita asang plang supaya tidak kembali, yang sudah harus pindah maka pindah," kata dia.

Amir Liputo, Legislator PKS punya pendapat berbeda.