Bahas Dukungan ke Jokowi, Paloh Bertemu Petinggi PDI-P: Tuntutan Golkar hingga PKB
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan sejumlah petinggi partai
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan sejumlah petinggi partai di DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Selasa (3/4/2018).
Pantauan Kompas.com, Hasto tiba di DPP Nasdem sekitar pukul 12.30 WIB bersama anggota DPR dari Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka, Arif Wibowo, dan Ketua DPP PDI-P Utut Adianto.
JANGAN LEWATKAN: Nasdem Tak Akan Lindungi Tersangka Koruptor
Sekjen Partai Nasdem Jhonny G Plate mengatakan, pertemuan tersebut akan membahas beberapa hal. Salah satunya, soal soliditas dan efektivitas koalisi partai-partai pendukung pemerintah.
"Kami akan mendiskusikan banyak hal. Yang pertama tentu efektivitas koalisi saat ini mendukung kabinet pemerintahan ini agar pemerintahan pak Jokowi semakin baik, sukses," ujar Jhonny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2018).
Selain itu, lanjut Jhonny, akan dibahas pula konsolidasi PDIP-Nasdem dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019 mendatang.
Kedua partai ingin memasikan partisipasi politik dan situasi keamanan saat pemilu berjalan dengan baik.
"Kedua, agenda-agenda politik kita ada Pilkada, Pileg, dan ada pilpres," kata Jhonny.
Jangan Monopoli
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menuturkan bahwa persoalan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019 harus dibahas oleh koalisi partai pendukung.
"Ini yang perlu dibahas dalam partai koalisi. Partai koalisi jangan ada monopoli masuk ke partai. Harus berbagi-bagi begitu, kalau enggak nanti lu makan aja sendiri. Kita jangan sampai begitu," ujar Agung saat ditemui di Rakernas Partai Golkar, Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (23/3/2018).
Menurut Agung, seluruh partai pendukung harus mempertimbangkan elektabilitas dari sosok yang diusung sebagai cawapres.
Ia juga menegaskan bahwa sosok tersebut harus rekam jejak yang jelas, mampu meraup suara dari pemilih muda atau milenial dan diterima oleh seluruh kalangan.
"Tapi kalau sama sekali yang enggak dikenal Golkar memang akan menimbulkan sesuatu hal menjadi tanda tanya bagaimana soliditas dukungan nanti," tuturnya.
Sementara itu, Agung berharap cawapres pendamping Joko Widodo berasal dari Partai Golkar.
