Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Dihadapan BPK, Olly Mengeluh Pemda Kekurangan Tenaga Akuntansi

Olly Dondokambey, Gubernur Sulut menyampaikan unek-unek ketika menghadiri penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah

Penulis: Ryo_Noor | Editor: Aldi Ponge
TRIBUNMANADO/RYO NOOR
Olly Dondokambey, Gubernur Sulut menghadiri penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, Senin (2/5/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Manado Ryo Noor

TRIBUN MANADO.CO.ID, MANADO - Olly Dondokambey, Gubernur Sulut menyampaikan unek-unek ketika menghadiri penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, Senin (2/5/2018).

Olly mengatakan, sudah 10 tahun terakhir ini, Pemerintah daerah (Pemda) tidak bisa melakukan perekrutan tenaga akuntansi andal untuk kebutuhan audit internal.

Butuh tuntutan dan bimbingan. Selaraskan laporan dan kebijakan. Di mata pemerintah pusat

Lanjutan audit benar benar berkesinambungan. Tidak sudah susah. Aparat kami memahami.

"Setiap perangkat daerah kekurangan tenaga yang ekspert di bidang akuntansi keuangan. Padahal inspektorat sudah banyak pensiun," kata dia.

"Karena ilmu dasar berbeda. Sehingga hal hal ini sering terjadi miss komunikasi. Di Perbendaharaan lebih parah lagi. Saya tahu persis," kata Olly.

Pemerintahan dulu dengan sekarang sudah beda. Memang sebagian sudah menyadari apa yang ditugaskan, tapi tidak 100 persen.

Pemahaman bagaimana melakukan pekerjaan sesuai tupoksi.

Sumber tenaga akuntansi sebenarnya bisa direkrut dari tenaga kontrak tapi, tapi langkah ini juga jadi kendala

"Kita rekrut tamatan akuntasi mana mau gaji Rp 2.6 juta, apalagi di kepulauan susah cari tenaga akuntansi," ujarnya.

Gubernur mengatakan, Pemda agar dapat informasi yang lengkap dari BPK sehingga bisa perbaiki kekurangan.

Satu kendala lain juga soal aset. Ada peralihan kewenangan dari Kota/Kabupaten ke Provinsi, sehingga ditindaklanjuti juga dengan penyerahan aset. Begitu juga peralihan aset di daerah pemekaran.

"Penyerahan aset kabupaten/kota ke provinsi tidak plong. Sangat rentan persoalan," ujar dia.

Harapan Olly, mudah mudahan semua pemerintah daerah dapat WTP, supaya pandangan pemerintahan pusat lebih baik lagi ke daerah.

Sumber: Tribun Manado
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved