Pimpinan KPK ‘Curhat’ di Kantor Tribun Manado, Begini Ceritanya soal Sulut
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen (purn) Basaria Panjaitan ‘curhat’ soal korupsi yang makin.
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen (purn) Basaria Panjaitan ‘curhat’ soal korupsi yang makin ‘menggila’ dewasa ini.
Komisioner KPK urusan Penindakan ini saat berkunjung ke Kantor Tribun Manado, Kamis (22/2/2018), menceritakan, tahun lalu saja, ada 19 kali operasi tanggap tangan (OTT) oleh KPK.
Angka itu merupakan rekor OTT terbanyak sepanjang berjalanan lembaga antirasuah ini dibentuk. Bahkan, awal tahun ini, KPK menggelar operasi serupa sebanyak empat kali.
Kata dia, mereka yang tertangkap tangan adalah petahana yang kembali maju di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018.
“Saya harap tidak ada lagi OTT,” ujar Basaria. Ia mengingatkan calon kepala daerah agar tidak melakukan praktik korupsi untuk kepentingan pemenangan pilkada.
Namun demikian, OTT tetap diperlukan. Menurut Basaria, tindakan represif seperti OTT juga sebagai bagian dari pencegahan. “Itu tindakan represif, tapi diperlukan,” kata dia.
Saat berkunjung ke Kantor Tribun Manado di Jalan AA Maramis, Kairagi Kecamatan Mapanget, Manado, Kamis siang, magister hukum ini disambut oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) Sigit Sugiharto, Manager HRD Fernando Masindek, Manager Sirkulasi Dian Nagara, Redaktur Kota Edi Sukasah, dan jajaran Tribun Manado.
Basaria berterima kasih kepada Tribun Manado, karena sudah disambut dengan baik.
Pada awal pembicaraan, ia sedikit membahas mengenai beberapa daerah di Indonesia termasuk Sulut yang menjadi pantauan KPK lantaran dianggap rawan korupsi.
Hingga 2018, semua provinsi sudah dikategori rawan korupsi.
"Kita masuk untuk pembenahan. Harus ada transparansi di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), proses perizinan, pengadaan barang dan jasa, bagaimana pendapatan pegawai supaya bisa tambah, bagaimana agar pendapatan daerah bertambah," ujar Basaria.
Lanjut Pimpinan KPK, dana desa juga ikut diawasi.
Karena memang jumlahnya yang luar biasa. Ia mengatakan, sebenarnya ada beberapa potensi yang bisa menjadi pemasukan bagi daerah, jika dikelola dengan baik.
Basaria mencontohkan misalnya di Samsat, kemudian sumber daya alam apakah termasuk hutan dan tambang.
"Tergantung mana yang dianggap strategis di daerah tersebut. Mungkin kalau di sini (Sulut) itu potensinya emas. Termasuk wisatanya," ujar Basaria.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/apresiasi-kpk_20180223_004710.jpg)