KPK Tawarkan Aplikasi ke Pemda Cegah Anggaran 'Siluman'

Laporan Wartawan Tribun Manado Ryo Noor

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Belum satu pun Pemerintah daerah di Sulut mengintegrasikan e-Planning dan e-Budgeting.

Padahal integrasi ini merupakan kunci pencegahan korupsi dalam penganggaran APBD.

Asep Rahmat Suawandha, Kordinator Unit Koordinasi supervisi pencegahan (Kopsurgah) KPK mengungkapkan, sebenanrya sudah ada beberapa Pemda menerapkan e- planing, tapi tak terintegrasi dengan e-budgeting.

"Kami harapkan APBD 2019 e-budgeting dan e-planing terintegrasi," kata dia saat membawakan materi di Kantor Gubernur, Rabu (21/2/2018), saat pertemuan antara KPK dan kepala daerah se Sulut.

Dengan integrasi tersebut modus kejahatan penganggaran akan terhindari, mengantisipasi ada istilah anggaran siluman'.

Nanti anggota dewan pin akam dilibatkan, dalam pengawasan  bahkan memberikan aspirasi.

Setiap anggota dewan  akan dapat user ID, dalam sistem nanti bisa memasukan aspirasi.

Dengan ini tak ada lagi kongkalikong pengganggaran antara dewan dan perangkat daerah.

"Tidak ada lagi proses offline mendatangi perangkat daerah meminta anggaran, minta perangkat daerah lakukan pendampingan anggaran dalam tanda kutip," ujarnya.

Proses penganggaran nanti harus sesuai visi misi Gubernur, sehingga tak ada lagi istilah anggaran 'siluman'.

Semua aplikasi ini kata Asep sudah disiapkan KPK, Pemda nanti dapatnya gratis.

"Semua aplikasi sudah dikumpul KPK, nanti Pemda cukup amati tiru modifikasi.

Program yang diupayakan KPK ini disebut Korsupgah Terintegrasi.

Datang ke Sulut fokus untuk pencegahan dan penindakan sekaligus mencakup banyak area.