Bawaslu RI Sambangi Warga Minahasa

Laporan Wartawan Tribun Manado Alpen Martinus

TRIBUNMANADO.CO.ID, TONDANO- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia tatap muka dengan stake holder dan warga Minahasa dalam rangka Pilkada, Kamis (26/10).

Aula SMK Negeri 1 Tondano dipilih untuk tatap muka tersebut yang difasilitasi oleh Panwaslu Minahasa.

Hadir dari Bawaslu RI yaitu Bkdang Koordinator Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo, didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Sulawsi Utara Bapak Herwin Malonda, dan Panwaslu Minahasa, juga masyarakat dan stake holder.

Pada kesempatan tersebut Ketua Bawaslu Sulut mengatakan bahwa tahun 2018 di Kabupaten Minahasa akan dilaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilu Legislatif dan Presiden pada 2019.

"Saya berharap kita bersama dapat menjalankan tugas untuk mengawasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa 2018 dan Pileg dan Pilpres pada tahun 2019," jelasnya.

Bawaslu Sulut menurutnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas pokok sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang.

Sementara itu, Ratna Dewi mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut merupakan kegiatan Bawaslu RI dan akan kami laksanakan di 32 Privonsi.

"Kebetulan di Kabupaten Minahasa akan melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2018 secara langsung, dan ini telah menjadi hal biasa bagi rakyat Minahasa," jelasnya.

Hanya saja menurutnya, pada tahun 2018 nanti Pilbup dan Wabup dilaksanakan secara serentak dan butuh konsentrasi serta keseriusan bersama, karena selanin 32 Provinsi ada 115 Kabupaten Kota termasuk Kabupaten Minahasa yang akan melaskanakan Pilkada.

"Terkait dengan pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 nanti merupakan hal yang tidak mudah, karena kegiatan ini akan dilaksanakan secara bersama, dua pemilihan tersebut sangat berbeda pada 2014 lalu, kali ini Pemilu Legislatif dan Presiden akan dilaksanakan bersamaan," jelas dia.

Ia mengatakan, tidak mudah menghadapi pergantian pemimpin, namun Bawaslu sudah menyediakan program pengawasan parsitipatif yang mengorganisasi dan menginventarisasi data yang ditemukan oleh masyarakat untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis.

"Program pengawasan parsipatif bukan sebagai objek tetapi secara subjek, dan Bawaslu mengajak masyarakat ikut serta dalam mengawasi. Subjek artinya pemilik hak konstitusional dan Panwas saat ini bukan hanya dapat mengawasi Pemilu tetapi bisa menindak dan melaporkan," jelas dia.

Sehingga penting bagi Bawaslu untuk menggelar sosialisasi stakeholder agar kita menyadari benar proses Pilbup dan Wabup serta Pileg dan Pilpres nanti.

"Pemimpin yang berkualitas dapat membawa ke gerbang masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanat UUD 1945, untuk itu kami akan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat termasuk bagi pemilih pemula," jelasnya.