News Analysis: Liando: Kasus AAM Jadi Pelajaran Bagi Politisi dan Penegak Hukum

Ferry Liando
Dosen Fisip Unsrat Manado

Tertangkapnya politisi Partai Golkar AAM karena diduga menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Manado, menjadi pelajaran bagi politisi dan penegak hukum lain, bahwa radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sudah masuk Sulut. Gerak-gerik semua aparat sudah dipantau sehingga harus berhati-hati.

Perlu ada kesadaran juga bahwa menjadi pejabat publik perlu mengedepankan integritas dan tanggungjawab. Sogok menyogok untuk mempengaruhi keputusan dan kewenangan institusi lain, sangat tidak tepat dan tidak dibenarkan. Figur politik adalah figur yang harusnya di teladani, sehingga perlu membentengi diri dengan menjaga nama baik.

Sistim pengawasan hakim harus diperkuat oleh Mahkamah Agung. Maklumat ketua Mahkamah Agung Nomor 1/maklumat/lX/2017 harus memberi manfaat bagi pengawasan hakim. Pengawasn berkala harus terus di laksanakan. Dilingkungan peradilan, keteladanan harus wajib dilakukan.

Terkait dengan penetapan tersangka pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK merupakan prosedur yang dilakukan KPK sehingga harus mendapat dukungan semua pihak. Peran Komisi Yudisial (KY) diperkuat juga dalam melakukan pengawasan hakim.

Partai politik juga harus bertanggungjawab. Artinya, partai jangan lepas tangan soal pengakuan kader Golkar ini. Partai yang merekrut dan yang mencalonkan, sehingga segala perbuatan yang dikakukan kader-kadernya, maka partai tersebut harus bertanggungjawab.

Selama ini yang terjadi adalah, jika kader partai dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi, elit-elit partai selalu mengklaim bahwa itu adalah usaha mereka. Namun jika ada kadernya yang jatuh dan tersandung masalah hukum, malah elit partai kerap diam, dan tak mau tanggungjawab. (War)