Opini Discalimer jadi Trending Topic di Paripurna, DPRD Bolmong Minta Pemda Benahi Aset

Laporan Wartawan Tribun Manado Finneke Wolajan

TRIBUNMANADO.CO.ID, LOLAK - Opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) 2016 menjadi trending topik dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pada Selasa (11/7/2017).

Rapat paripurna tersebut memang membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016. Ini merupakan paripurna pembicaraan tingkat dua penetapan dan persetujuan ranperda tersebut.

Semua fraksi di DPRD Bolmong menerima Ranperda LPJ 2016 tersebut untuk menjadi peraturan daerah. Namun, dengan berbagai catatan.

Mereka menyinggung opini discalimer yang diterima pemkab Bolmong. Semua fraksi mendorong pemda agar permasalahan yang melatar belakangi opini tersebut segera tuntas.

Mereka mengungkapkan sejumlah persoalan antara lain aset bergerak maupun tak bergerak agar segera selesai. DPRD meminta pemda memerhatikan kualitas pejabat di satuan kerja terutama pengelola keuangan.

Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk dalam sambutannya mengatakan sejak pembahasan awal, banyak masukan yang harus  menjadi perhatian untuk diditindaklanjuti pemda.

"Sistem pengelolaan keuangan dan tindak lanjuti hasil LHP oleh BPK. Ini demi peningkatan dan penyempurnaan manajemen keuangan daerah yang semakin berkualitas di tahun-tahun selanjutnya," ujarnya.

Sekretaris Daerah Tahlis Gallang mengatakan pemda Bolmong sedang membenahi semua pengelolaan aset dan keuangan.

"Soal mobil dinas, agustus ini sudah rampung semua dan September sudah akan dilelang. Pokoknya aset sementara kami benahi," ujarnya.