Uni Eropa Buka Pelatihan di Mercure Manado

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Duta Besar Uni Eropa H E Vincent Guérend dan Kepala United Nations Development Programme (UNDP Indonesia), Christophe Bahuet membuka pelatihan gabungan antar instansi pemerintah tentang gugatan perdata lingkungan hidup, Senin (3/4) di aula Mercure Manado Tateli Beach Resort.

Pelatihan gabungan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para instansi pemerintah terkait dalam menyusun gugatan perdata dalam kasus kerusakan lingkungan hidup.

Gugatan perdata merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk mendapatkan ganti rugi bagi negara atas kerusakan lingkungan yang terjadi, baik dalam segi finansial maupun upaya rehibilitasi lahan dan sebagainya.

Pelatihan ini dihadiri oleh berbagai lembaga pemerintah seperti Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dinas Lingkungan Hidup, para Hakim Lingkungan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Topik-topik penting yang dibahas dalam pelatihan ini adalah penyusunan gugatan perdata, pemantapan prosedur verifikasi kerusakan lingkungan di lapangan, serta judicial activism yaitu keahlian hakim dalam menggali nilai-nilai lingkungan hidup dalam gugatan perdata.

Pelatihan gabungan yang diadakan dari 3-7 April 2017 ini difasilitasi oleh proyek EU-UNDP SUSTAIN, yaitu proyek dukungan terhadap pembaruan peradilan di Mahkamah Agung yang didanai oleh Uni Eropa dan diimplementasikan oleh UNDP Indonesia.

Kedatangan Duta Besar Uni Eropa dan Kepala UNDP Indonesia ini merupakan bagian dari rangkaian acara kunjungan persahabatan kedua lembaga tersebut ke Sulawesi Utara. Di hari yang sama, mereka berkunjung menemui pimpinan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Manado.

Duta Besar Uni Eropa, Vincent Guerend dalam kata sambutannya, Uni Eropa mendukung upaya-upaya untuk mendeteksi, mencegah, menyelesaikan, dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup.

Upaya penting dalam mencapai hal ini salah satunya melalui gugatan perdata. Uni Eropa mendukung peningkatan kapasitas dan sinergi dari melalui pelatihan gabungan dan kami harap dapat dilanjutkan pada level nasional.

Seluruh upaya ini pasti melalui proses, namun dapat ditempuh melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan di Indonesia, baik para pembuat kebijakan, para perwakilan pemerintah dan anggota masyarakat.

Country Diretor United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, Christophe Bahuet mengatakan Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam melestarikan lingkungan Hidup dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2009.

Tentu saja upaya pelestarian lingkungan memiliki tantangan karena tindakan ilegal terkadang berhubungan dengan kepentingan komersial dan isu korupsi.

Untuk mengatasi hal ini, peran pengadilan dan para hakim menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa hukum ditegakkan dan putusan dapat dijalankan.

Melalui proyek EU-UNDP SUSTAIN, dengan dana dari Uni Eropa, UNDP Indonesia mendukung upaya dari Mahkamah Agung dalam pembaruan peradilan.

UNDP dan MA bekerja sama untuk memasukkan pelatihan gugatan perdata ke dalam proyek SUSTAIN agar dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemangku kepentingan dalam menangani perkara-perkara lingkungan hidup.

Ketua Pengadilan Negeri Manado Sudiwardono menyampaikan bagi para peserta wajib mengikuti Diklat Terpadu dengan baik agar bisa di praktekan dilapangan.

Agus Subroto Kepala Pusdiklat MA menyampaikan
tugas pokok dan fungsi pusdiklat teknis peradilan adalah meningkatkan SDM peradilan baik hakim, jaksa, panitera, atau pengganti dalam menangani kasus lingkungan hidup.

Relatif baru untuk Penanganan Gugatan Perdata Lingkungan Hidup,

Kerusakan sudah diambang serius, bukan hanya Indonesia saja tapi beberapa negara tetangga merasakan dampak lingkungan seperti kabut asap.

Jadi penanganan masalah lingkungan harus lebih serius atau multi doors.

"Para peserta sebagai figur terpilih agar mampu ikuti pelatihan ini dengan baik agar saat menangani masalah perdata Lingkungan Hidup mampu menjalankan tugasnya sesuai pelatihan," ungkap Agus.

Kami berharap hakim yang memiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup akan terus berlanjut dan bertambah kedepannya.

Tentang EU-UNDP SUSTAIN.
Proyek EU-UNDP SUSTAIN adalah sebuah ilustrasi dari dukungan konstan yang diberikan Uni Eropa kepada pemerintah Indonesia untuk lebih meningkatkan tata kelola dan aturan hukum. UNDP, sebagai pelaksana proyek, berbagi visi ini dan menekankan pada efektivitas penyedia keadilan dalam perlindungan hak asasi manusia dan akses warga negara terhadap keadilan.

Proyek ini akan mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia membangun transparansi, integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan keadilan disampaikan kepada masyarakat. Dilaksanakan 2014-2019, peningkatan di sektor-sektor utama seperti:

Mekanisme pengawasan internal dan eksternal peradilan

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para hakim, staf pengadilan dan kapasitas PUSDIKLAT Mahkamah Agung RI

Sumber Daya Manusia dan Manajemen Organisasi

Transparansi dalam Sistem Manajemen Perkara dan prosedur peradilan untuk meningkatkan kualitas data dan putusan perkara serta ketepatan waktu penanganan perkara.

Tentang Uni EROPA.
Uni Eropa merupakan kelompok 28 negara-negara Eropa yang demokratis. Telah lebih dari setengah abad Uni Eropa berhasil mempertahankan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran, dan secara progresif membangun pasar tunggal Eropa dimana warga, barang, jasa dan modal dapat bebas beredar di wilayahnya.

Keberhasilan ini diakui secara internasional pada tahun 2012 dengan dianugerahkannya Penghargaan Nobel Perdamaian kepada Uni Eropa.

Dengan lebih dari 500 juta warga negara yang tinggal dalam batas wilayahnya, Uni Eropa merupakan kekuatan global.

Uni Eropa merupakan ekonomi terbesar dunia, mewakili hampir seperempat dari GDP dunia. Selain itu, Uni Eropa merupakan blok perdagangan serta donor pembangunan terbesar dunia.

UNDP Indonesia.
Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP) bermitra dengan semua tingkatan masyarakat untuk membantu membangun masyarakat yang mampu menanggulangi krisis, bertumbuh dan mampu mempertahankan pertumbuhan tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang.

UNDP berada di 177 negara dan menawarkan perspektif global dan pandangan lokal untuk memberdayakan kehidupan dan membangun masyarakat yang tangguh. (KEL)