Pemerintahan Duterte Anggap Parlemen UE Intervensi Kedaulatan Filipina

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Rencana Parlemen Uni Eropa (UE) membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait upaya Pemerintah Filipina memerangi narkotika dan obat-obatan terlarang dianggap sebagai langkah keliru.

Parlemen UE dinilai telah mengintervensi kedaulatan Filipina jika tim investigasi yang dibentuk tanpa persetujuan pemerintah negeri jiran tersebut.

Pemerintah Filipina sebagaimana dirilis Consular Assistant Konsulat Jenderal Filipina di Manado, Lelita A Pangilinan yang diterima Tribun Manado, Senin (27/3), menjelaskan, Filipina prihatin dengan resolusi Parlemen Eropa yang menyerukan UE mendukung Dewan HAM (HRC/Human Rights Council) Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB membentuk tim investigasi untuk penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerangi narkoba.

Pembentukan tim investigasi independen internasional akan mencederai kemerdekaan Filipina sebagai negara demokrasi yang memiliki sistem peradilan.

Pembentukan Tim investigasi HRC tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Pemerintah Filipina sama saja dengan pelanggaran atas kedaulatan negara dan merupakan gangguan untuk urusan dalam negeri (Filipina).

Presiden Duterte telah bersumpah menerapkan pendekatan HAM untuk pembangunan dan pemerintahan.

Pemerintah terus bekerja untuk kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, ketercukupan makanan dan perumahan, pelestarian lingkungan, dan menghormati budaya. Presiden dan pemerintahannya menganggap penting melindungi hak warga untuk mengangkat martabat manusia.

Negara menyadari tanggung jawab menegakkan HAM untuk melindungi masyarakat yang paling rentan dari masalah sosial yang mengancam hidup mereka dan menjamin kehidupan warganya.

Sebagai negara berdaulat yang punya hak menentukan nasibnya sendiri, Filipina mengambil langkah tegas dalam menyelamatkan rakyatnya dari bencana obat-obatan terlarang. Rakyat Filipina mendukung langkah Presiden Duterte menjaga perdamaian dan ketertiban.

Hak warga untuk hidup dan mengembangkan potensinya sebagai manusia telah dirusak oleh situasi memprihatinkan yang diakibatkan masalah narkoba. Mereka berharap banyak dari kebijakan Duterte.

Pemerintah menyadari negara wajib melindungi rakyatnya dengan mengatasi masalah narkoba dengan dukungan berbagai lembaga. Negara mengakui masalah narkoba terkait isu kesehatan, promosi dan melindungi hak di bidang kesehatan.

Negara menyadari aturan hukum, proses pelaksanaan penegakan hukum operasi, dan pelanggaran selama ini telah ditangani sesuai mekanisme akuntabilitas. Negara telah membuka kesempatan kampanye anti-narkoba melalui keterlibatan aktif dan partisipasi semua kelompok dan sektor di Filipina.

Dalam pelaksanaan kampanye melawan obat-obatan terlarang, Pemerintah Filipina menegaskan komitmennya untuk mempromosikan dan melindungi HAM. Langka ini konsisten dengan kebijakan Filipina menegakkan HAM sesuai konstitusi dan kepatuhan terhadap delapan poin perjanjian internasional soal HAM.

Filipina memiliki tradisi panjang perjuangan, promosi dan perlindungan HAM. Terus perjuangkan HAM secara internasional, termasuk berpartisipasi dalam HRC. Sebagai satu dari 47 anggota HRC pada tahun 2006, Filipina ambil peran penting untuk pekerjaan HRC.

Filipina menjunjung tinggi perjanjian HAM di PBB dan selalu melaporkan sesuai mekanisme. Filipina juga terlibat aktif dalam upaya promosi dan perlindungan HAM melalui kerja sama Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN). *