Komisi II DPRD Minahasa Minta Awasi Dana BOS

Laporan Wartawan Tribun Manado Alpen Martinus

TRIBUNMANADO.CO.ID, TONDANO- Dana Operasional Sekolah (BOS) dinilai sangat penting sehingga penyalurannya harus dipantau agar tepat sasaran.

Itulah satu di antara yang menjadi pusat perhatian Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa.

Setiap tahun hampir dipastikan setiap sekolah mendapatkan dana BOS dari pusat, hal tersebut tentunya menjadi angin segar bagi orang tua murid yang mempunyai impian anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan yang layak dan ditunjang dengan biaya yang cukup.

Feybe Sanger Wakil Ketua DPRD Minahasa berharap dana Bos di Minahasa bisa dimanfaatkan dengan baik, sebab sudab ada regulasi yang menjadi batasan pemanfaatan dana Bos ini dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang dikeluarkan pada 22 Februari 2017 lalu.

"Peraturan tersebut harus menjadi perhatian bahwa tujuan dana Bos ini untuk SD/SDLB/SMP/SMPLB antara lain untuk membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah daerah,serta meringankan bahkan sampai membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat," jelas dia.

Sedangkan untuk siswa SMA/SMALB/SMK dana Bos bisa digunakan antara lain untuk mengurangi angka putus sekolah, memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu serta untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

"Saya mengingatkan untuk kepala sekolah pastikan bahwa pertanggungjawaban dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel dan terhindar dari penyimpangan," jelas dia.

Sebab berkaca pada tahun sebelumnya DPRD menerima banyak masukan dan laporan perihal dana BOS saat turun ke sekolah-sekolah.

"Kedepan juga kami akan intens turun ke sekolah dan meminta juga peran aktif dari masyarakat untuk sama-sama mengawal dan mengawasi ini sehingga kualitas pendidikan semakin baik dan tetap berpihak kepada masyarakat kurang mampu," jelas wakil ketua Komisi II ini. (Amg)