Presiden Duterte Tetap Hormati HAM Menjalankan Pemerintahan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pemerintah Filipina tetap menghormati hak asasi manusia (HAM) dalam kebijakan memerangi narkotiba, obat-obatan terlarang, kriminalistas dan korupsi.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte bahkan telah bersumpah melakukan pendekatan HAM dalam pembangunan dan pemerintahan Filipina yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, kecukupan pangan dan perumahan, melindungi dan menghormati budaya serta tradisi.

Demikian rilis Konsulat Jenderal Filipina di Manado yang ditandatangani Consular Assistant Lelita A Pangilinan yang diterima Tribun Manado, Senin (27/3).

Pada beberapa kesempatan, Presiden Duterte menyebutkan bahwa ia dapat menetapkan darurat militer di Filipina untuk membantu penumpasan perdagangan narkoba di negara itu.

Dalam komentar kepada wartawan, Presiden mengatakan, ia menimbang darurat militer dan pemilu lokal untuk menangani apa yang telah digambarkan sebagai ancaman dari narkoba. "Jika saya menyatakan darurat militer, saya akan menyelesaikan semua masalah, bukan hanya obat-obatan," Duterte.

Duterte, Sabtu pekan lalu, menyatakan, akan berkonsultasi dengan militer dan polisi mengenai respon yang tepat soal gencatan senjata dengan pemberontak komunis.

Berbicara kepada wartawan di Bukidnon, Duterte mengatakan, ia tidak memiliki kekuatan mengambil keputusan mutlak dan akan meminta mendapatkan pendapat dari lembaga penegak hukum dan pejabat keamanan.

Ia mengatakan ia akan mengadakan Dewan Keamanan Nasional dan melakukan konsultasi dengan Ketua DPR Pantaleon Alvarez dan Presiden Senat Koko Pimentel. "Saya harus mengadakan Dewan Keamanan Nasional dan saya harus meminta para jenderal tentara dan polisi," katanya.

Duterte khawatir bahwa para pemberontak tidak akan mematuhi gencatan senjata, mengingat waktu ketika pemberontak Tentara Rakyat Baru diserang tentara sebelum pencabutan gencatan senjata sepihak.

Presiden menambahkan bahwa ia juga menolak klaim teritorial komunis mengatakan seluruh negeri milik republik.

Sebelumnya, Partai Komunis Filipina (CPP) mengatakan akan mendeklarasikan gencatan senjata interim pada 31 Maret, untuk mengantisipasi babak keempat pembicaraan damai bulan depan.

Pengumuman itu datang setelah rilis dua milisi oleh Tentara Rakyat Baru di Mati City, Davao Oriental. Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, CPP mengatakan deklarasi gencatan senjata sementara juga dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan bagi pembicaraan antara Front Nasional Demokrat (NDFP) dan pemerintah dijadwalkan pada 2 hingga 6 April di Belanda. (news.abs-cbn.com/businessinsider.co.id)