BI: Maksimalkan Peran TPID di Daerah

Laporan Wartawan Tribun Manado Herviansyah

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO-Pengendalian inflasi di daerah tidak hanya tugas Bank Indonesia (BI) dalam kebijakan moneter yang menjadi satu di antara dari tiga tugas utama bank sentral.

Melainkan juga juga pemerintah daerah harus aktif melakukannya.

"Tekanan inflasi di Indonesia sendiri banyak dipengaruhi shocks, terutama gangguan pasokan dan distribusi pangan (volatile foods) serta kebijakan strategis dari pemerintah (administered prices), " ujar Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia (BI) Noor Yudanto.

Yudanto menambahkan karakteristik inflasi di Indonesia sendiri berupa disparitas harga antar daerah.

Inflasi antar satu daerah juga menunjukkan disparitas seiring dengan perbedaan kualitas infrastruktur logistik, kemampuan produksi pangan lokal, kebijakan administered price di daerah dan juga struktur pasar di daerah.

"Dengan kondisi ini, kordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah daerah harus terjalin baik, dalam upaya pengendalian inflasi di daerah, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Saat ini sudah ada sekitar 400 TPID di seluruh Indonesia.

Dengan adanya TPID ini bersama kepala daerah kita ingin membangun persepsi yang sama dalam upaya pengendalian inflasi daerah.

Presiden Joko Widodo sendiri sangat aktif dalam mengajak kepala daerah untuk memberi perhatian, tidak hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah melainkan fokus juga pada pengendalian inflasi.

Dikatakan Noor, dalam Rapat Kordinasi Nasional VII TPID Agustus lalu, presiden telah memberikan arahan agar pemda mengoptimalkan kordinasi antar pemangku kepentingan di daerah untuk stabilisasi harga yakni dengan segera membentuk TPID khususnya bagi daerah yang belum memiliki TPID.

Sekaligus bersama-sama penegak hukum untuk melakukan monitoring kewajaran stok pangan di gudang-gudang secara berkala.

Saat ini, setidaknya terdapat 550 daerah otonom baru (DOB), beberapa wilayah di kawasan timur Indonesia belum memiliki TPID dalam fungsi pengendalian inflasi, yaitu daerah Papua Barat dan Maluku Utara. Untuk 34 provinsi se Indonesia sudah ada 34 TPID, dan 463 TPID di kabupaten dan kota.

“Tapi ke depan semua daerah otonom akan dibentuk TPID sehingga pemantauan harga kebutuhan pokok maupun jasa pemicu inflasi akan segera diketahui.

TPID diharapkan dapat menjadi katalisator dalam upaya menekan laju inflasi," tuturnya.

Kegiatan teraebut dihadiri 236 wartawan dari pulau Sulawesi, Jawa dan Bali. Dihadiri Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Deputi Direktur Departemen Pengembangan UMKM Winny Purwanti,
Deputi Direktur Departemen Regional Bank Indonesia Budiono,;Kepala Group Departemen Komunikasi Arbonas Hutabarat.