Ruhut: Silakan Pecat Saya

TRIBUNMANADO.CO.ID-Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengingatkan sejumlah kader Demokrat agar tak sembarangan bicara, menganjurkan agar ia mundur dari partai.

Partai Demokrat, kata dia, adalah milik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bukan milik kader-kader tertentu.

Hal tersebut menanggapi kritik beberapa kader Demokrat terkait dukungan Ruhut terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI 2017.

Pilihan Ruhut berbeda dengan keputusan partai yang mendukung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Terakhir, Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mempersilakan kader Demokrat yang berbeda pandangan untuk mengundurkan diri atau menempuh jalan lain.

"Partai bukan milik dia atau keluarga. Jangan dia sembarang ngomong, nanti statement dia diketawain kodoknya Pak Jokowi yang ada di Istana Bogor," kata Ruhut, saat dihubungi, Rabu (28/8/2016).

Ia menegaskan siap dipecat jika pilihannya dianggap mengganggu partai.

Selama ini, lanjut Ruhut, SBY bersikap demokratis dan tak pernah memaksanya untuk mendukung calon tertentu pada Pilkada DKI.

Ruhut pun meyakini, SBY sangat menyayangi dirinya dan mengetahui bahwa tak ada kader yang berkemampuan seperti dia di Demokrat.

"Kan aku sudah bilang, (kalau) aku salah, pecat. Itu saja. Kenapa enggak berani pecat aku? Ada apa?" ucap Ruhut.

"Dia (SBY) menghormati aku punya langkah, kok. Dia saja enggak ngomong (mundur)," lanjut dia.

Ibas sebelumnya mengatakan bahwa merupakan suatu kewajaran andaikata kader partai berbeda pendapat jika keputusan belum diambil oleh internal partai.

Namun, jika partai telah membuat keputusan, kata Ibas, kader harus bersatu dan berjuang bersama.

"Ketika keputusan berjenjang, akuntabel, dan transparan sudah diambil, maka sejak itulah semua kader harus berjuang bersama, bersatu untuk menyukseskan keputusan tersebut, begitulah etika politiknya," kata Ibas, melalui keterangan tertulis, Selasa (27/9/2016).

Ia mempersilakan kader Demokrat yang berbeda pandangan untuk mengambil sikap tegas dengan mengundurkan diri atau menempuh jalan lain.