Praktik Korupsi Marak Saat Pilkada, Sistem Politik Harus Dibenahi

Ray R‎angkuti menegaskan, perilaku korupsi selalu berdampak terhadap hak publik yang terampas.

Sebab, jika korupsi dilakukan maka sudah jelas pembangunan infrastruktur ‎akan terhambat.

‎"Disinilah kita meminta tanggung jawab partai politik. ‎Partai Politik tidak lagi memberi kesempatan para koruptor untuk maju dalam Pilkada," tegasnya.

"Sekali lagi saya ingatkan, Pilkada ditujukan untuk menciptakan pemerintahan bersih bukan malah tampa gila dan kacau," cetusnya.

Direktur Eksekutif Central Budget Analysis Uchok Ucok Sky Khadafi dari CBA menilai, pilkada di Indonesia masih suram, pilkada tanpa poruptor pun masih sebatas mimpi masyarakat.

"Pilkada saat ini masih dikuasai oleh koruptor dan sponsor (pengusaha) yang memiliki kepentingan terhadap daerah," ujar Uchok.

Kata Uchok, pilkada makin suram ketika melihat kinerja Komisi Pemilihan Umum yang biasa-biasa saja.

Bahkan Bawaslu sepertinya tidak memiliki taring ketika melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pilkada.

Partai juga, kata Uchok makin memperparah dan memperkokoh berkibarnya koruptor dalam setiap perhelatan Pilkada.

"Dari sisi partai juga, mereka tidak melihat rekam jejak calon, sekalipun mereka baru bebas dari penjara karena maling duit rakyat. Di Internal Partai masih ada yang berpikiran bahwa jika ingin menang Pilkada maka harus memiliki banyak uang dan yang banyak uang itu kan Koruptor," cetusnya.