Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Pemkab Setujui Anggaran Pilkada Rp 25,6 Miliar Penandatanganan NPHD Pekan Ini

Akhirnya Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Hi Salihi Mokodongan menyetujui anggaran Pilkada 25,6 Miliar yang diusulkan KPU Bolmong

Penulis: Maickel Karundeng | Editor:

Laporan Wartawan Tribun Manado Maickel Karundeng

TRIBUNMANADO.CO.ID, LOLAK - Akhirnya Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Hi Salihi Mokodongan, melalui Sekertaris Daerah (Sekda) Bolmong Ashari Sugeha menyetujui anggaran yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) senilai Rp 25,6 miliar. Sebelumnya, usulan tersebut sempat menjadi polemik. Pasalnya, Pemda hanya menyetujui anggaran Pilkada senilai Rp 19 Miliar.

Kepada Tribun Manado Minggu (5/6), Ketua Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Bolmong Deandels Sombadile STh berkata dengan disetujuinya anggaran Rp 25,6 Miliar, maka KPU dan Pemkab Bolmong bersepakat merencanakan akan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) secepatnya pekan ini.

Ia melanjutkan, pihak KPU bersama dengan Pemkab akan ke DPRD untuk pembahasan anggaran tersebut. "Mudah-mudahan tidak ada halangan, pekan ini NPHD sudah tuntas," ucap Samboadile.

Menurutnya, pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bolmong, sudah ada kesepakatan angka. Ada beberapa item anggaran yang dirasionalisasi, tapi tak banyak berkurang. Tetap di angka yang sama yakni Rp 25,6 Miliar, hanya komanya saja yang berubah. "Ada pengurangan, karena pertimbangan terdapat kegiatan yang menurut Pemda dan KPU akhirnya diperbaiki," jelasnya.

Ketua KPU Bolmong, Fahmi Gobel mengatakan pihaknya telah dikonfirmasi oleh KPU RI melalui KPU Provinsi, kapan penandatanganan NPHD. "Mudah-mudahan pekan ini sudah tuntas, sehingga tahapan lain mulai dilaksanakan," ujar Fahmi.

Fahmi berharap Pemda tak lagi menunda penandatanganan NPHD, karena sangat berpengaruh terhadap tahapan. Apalagi bila sampai pembentukan badan adhoc (PPK, PPS) bila belum tersedia anggaran maka konsekuensinya penundaan tahapan.

"Kami sudah di peringatkan KPU Provinsi dan KPU Pusat, NPHD harus segera. Makanya, kami tak henti- hentinya berkoordinasi dengan Pemkab, apalagi dari 101 daerah tersisa Bolmong yang belum tanda tangan NPHD," tutupnya.

Sumber: Tribun Manado
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved