Peserta Munas Golkar tak Boleh Bawa HP

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar diharapkan dapat memilih ketua umum yang bisa merangkul semua faksi di internal partai. Munas dianggap momentum memperbaiki citra Golkar setelah terpuruk karena konflik internal yang berkepanjangan.

"Kalau mau dipercaya publik, harus ada konsensus baru. Kesepakatannya adalah rekonsiliasi, tidak ada ego antara (kubu) Bali atau Ancol," kata politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, di Jakarta Pusat, Minggu (28/2).

Satu cara yang diusulkan, kata Doli, adalah dengan melakukan konvensi untuk penetapan calon presiden serta calon wakil presiden yang diusung Golkar. Doli juga menginginkan agar penetapan calon kepala daerah yang diusung Golkar dilakukan melalui mekanisme konvensi. "Jadikan mekanisme konvensi itu permanen, masukkan dalam AD/ART dengan modifikasi yang update," ungkapnya.

Wakil Sekjen DPP Golkar hasil Munas Riau itu meminta kepengurusan Golkar didominasi oleh kader-kader muda. "Misalnya calon ketua umum usia 40-60, pengurusnya sebisa mungkin usia 40-50," ujarnya.

Doli juga mengusulkan agar interaksi peserta dengan calon ketua umum Golkar dibatasi saat pelaksanaan Munas. Pengetatan interaksi itu dilakukan untuk menghindari praktik transaksional dalam proses pemilihan ketua umum.

"Perketat, batasi interaksi antara peserta munas dengan calon ketua umum," kata Doli. Seluruh peserta munas sebaiknya tidak menggunakan fasilitas yang diberikan panitia munas. Seluruh peserta juga wajib menghadiri setiap agenda di dalam munas.

Ia juga mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi jalannya Munas. Para pegiat atau organisasi antikorupsi juga diharapkan ikut mengawasi jalannya munas. "Pas pemilihan jangan bawa HP supaya tidak ada barang bukti (memilih siapa). Ini gagasan yang ingin kita kembangkan dan minggu depan kita akan buat petisi tolak politik uang," ucap Doli. Isu adanya politik uang menguat jelang berlangsungnya Munas Golkar. Munas tersebut rencananya akan digelar di Jakarta sekitar April 2016.

Doli menuturkan, jelang berlangsungnya munas, masih ada saja pihak yang ia anggap tidak legawa dengan melakukan tindakan kontra produktif. "Ada salah satu pihak yang seolah-olah tidak ikhlas, mau menang sendiri," ucapnya.

Doli meminta semua pihak di internal Golkar menjalankan kesepakatan mewujudkan rekonsiliasi melalui munas. Sebagai bukti awalnya, kata Doli, ia meminta dilakukan rehabilitasi terhadap seluruh kader Golkar yang dipecat akibat konflik yang melibatkan kubu Munas Bali dan Munas Jakarta.

Doli berharap pengurus Golkar di seluruh daerah tidak menggelar musyawarah daerah. Pasalnya, pengurus pusat yang berlaku saat ini adalah pengurus hasil Munas Riau, dan bukan hasil Munas Bali atau Jakarta. "Kalau konsensus ini tidak tercapai, proses rekonsiliasi melalui munas bisa gagal," ungkapnya.

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menyarankan agar semua bakal calon ketua umum Partai Golkar menghindari politik uang dalam Munas.

Politik uang diyakini akan membuat Golkar semakin tenggelam. "Kalau Munas pakai money politic, Golkar akan dikelola seperti perusahaan," ujarnya. Emrus mendorong agar bakal calon ketua umum Golkar bersaing sehat dengan menjual gagasan. "Kuncinya, siapa yang jadi ketua umum. Kalau dihasilkan dari politik uang, ini bahaya sekali," ungkap dia.

Satu calon Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, berharap Munas Golkar bisa berjalan demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan.

Airlangga yang juga salah satu Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Riau ini menilai, konfigurasi pertarungan calon ketua umum Partai Golkar kali ini akan berlangsung menarik dan ketat.

Kosgoro 1967 pimpinan Agung Laksono menggelar Muspimnas jelang Munas Partai Golkar. Pada acara ini pun diperkenalkan para calon ketua umum Golkar yang berasal dari Kosgoro 1957.