Partai Golkar Terancam Bubar?

TRIBUNMANADO.CO.ID - Partai Golkar dikhawatirkan bubar jika konflik internal di tubuh partai politik itu terus dibiarkan. Oleh karena itu, semua pihak diminta untuk bersama-sama menyelesaikan konflik dengan menggelar musyawarah nasional bersama.

Kekhawatiran itu disampaikan mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari di Jakarta, Kamis (7/1).

"Kalau konflik dibiarkan, Partai Golkar menuju limbo (batas) sejarah. Mungkin memang hanya sampai di sini masa berlaku Partai Golkar. Masa peredarannya sudah selesai," tuturnya.

Politikus senior Partai Golkar itu menilai, perpecahan internal Partai Golkar sudah tergolong parah dan eksesif. Konflik tidak hanya di antara dua kubu DPP Partai Golkar, yakni kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono, tetapi juga di internal kedua kubu.

Faksi-faksi muncul di kubu Aburizal dan kubu Agung. Faksi-faksi di tiap-tiap kubu itu saling jegal dan menjatuhkan.

Kondisi itu salah satunya terlihat dalam pergantian pimpinan Fraksi Partai Golkar (F-PG) di DPR.

Setelah ditunjuk menjadi Ketua F-PG oleh Aburizal, Setya Novanto mengganti kepengurusan F-PG. Salah satunya jabatan Sekretaris F-PG yang sebelumnya dipegang oleh Bambang Soesatyo diberikan kepada Aziz Syamsuddin. Padahal, pengajuan Novanto sebagai Ketua F-PG belum ditetapkan oleh pimpinan DPR.

"Peta konflik Golkar sekarang ini sangat mengerikan. Ini semua akibat pembiaran para elite Golkar," tutur Hajriyanto.

Jika Partai Golkar tidak ingin bubar, Hajriyanto menyarankan agar para elite partai segera menyelesaikan konflik. Satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan konflik adalah munas bersama. "Tidak ada jalan keluar lain, kecuali munas," katanya.

Pengurus Golkar hasil Munas Bali atau Golkar kubu Aburizal Bakrie membuka opsi Musyawarah Nasional (Munas) bersama. Namun mereka mensyaratkan Munas tersebut harus sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Bendahara Umum Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo menyatakan, pihaknya kini membuka opsi Munas ataupun Munas Luar Biasa (Munaslub). "Sejauh memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Golkar, Munas/Munaslub dapat saja digelar," ungkap Bambang melalui pesan singkat, Jumat (8/1).

Salah satu aturan dalam AD/ART menyatakan, keputusan menggelar Munas/Munaslub harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar.

Karena itu, kata Bambang, pengurus Golkar hasil Munas Bali menyerahkan kepada DPD I apakah setuju atau tidak jika dalam waktu dekat diadakan Munas/Munaslub untuk menyelesaikan konflik di tubuh Golkar.

Bambang juga menyatakan, Munas ataupun Munaslun harus dilakukan berdasar kesepakatan nasional yang melibatkan para pihak yang berseteru, para senior atau sesepuh. Semua harus taat azas dan tunduk kepada AD/ART dan kesepakatan nasional yang telah disepakati.

Jika tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, maka Munas/Munaslub bukan berguna untuk menyelesaikan masalah tapi justru menambah masalah baru. "Jangan sampai pihak yang kalah dalam kompetisi berkoar-koar lagi, menuduh munas tidak sah atau tidak demokratis," ujarnya.