KPK Bakal Tumpul? "Doa Anak-Istri Saya Terkabul"

"Artinya, sehektar Rp 35 juta. Hari ini (harganya) baru Rp 12.000 per meter persegi. Itu tanah yang enggak subur, saya menanam, (tanamannya) sering mati karena waktu kekeringan enggak ada air," ujar Agus.

Selain di Cariu, Agus juga mengaku memiliki satu kavling tanah di kawasan BSD, Tangerang Selatan.

Tanah tersebut ia beli sekitar tahun 1997 sebelum Indonesia dilanda krisis ekonomi, dengan harga sekitar Rp 170 juta, dan dibayar dengan cara diangsur.

"Saya berharap PPATK bisa menelusuri, 1997-2005, saya sering diundang lembaga di Paris. Delapan kali saya diundang," ucap Agus.

Dengan bermodalkan pengalaman sebagai Kepala LKPP, Agus mengedepankan keterbukaan dan transparansi. Karena itu, dia mengusulkan sistem elektronik sebagai salah satu sistem untuk menunjang transparansi.

Selama proses seleksi, Agus juga menyoroti sistem koordinasi yang digunakan KPK, terutama dengan lembaga penegak hukum lain.

Dalam fit and proper test di Komisi III, Agus pun berencana menciptakan sistem koordinasi elektronik.

"Sinergitas perlu dibangun, salah satunya dengan e-koordinasi penegakan hukum," ujar Agus.

Selain itu, Agus juga menyoroti soal transparansi anggaran di sektor militer dan pertahanan.

Menurut Agus, transparansi anggaran di negara maju, salah satunya Departemen Pertahanan di Amerika Serikat, patut dijadikan contoh.

"Kita yang sebagian besar beli (dari asing) malah tidak terbuka. Kalau saya, sebaiknya bagian-bagian tertentu saja yang dirahasiakan," ujar Agus.

"Tapi kalau beli ke luar negeri, harusnya tidak layak kalau dirahasiakan," jawab Agus yang saat itu ditanya Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil. 

Hasil Voting Komisi III DPR untuk Capim KPK 

1. Agus Rahardjo 53
2. Basaria Panjaitan 51
3. Alexander Marwata 46
4. Laode M Syarif 37
5. Saut Situmorang 37
6. Johan Budi 25
7. Robby A Brata 14
8. Sujanarko 3
9. Busyro Muqoddas 2
10. Surya Tjandra 0