BKD dan KPK Bahas Masalah Integritas Birokrasi Pemerintah

Laporan Jurnalis Tribun Manado Pengasihan Susanto Amisan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis (18/6) , menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik bahasan Integritas Birokrasi Pemerintah, di ruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulut.

Kegiatan yang diikuti utusan Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemprov dan BKD Kabupaten/Kota se-Sulut, menampilkan pembicara dari Direktorat Pendidikan Pelayanan Masyarakat KPK-RI, H Agung Derwanto, dengan Moderator kepala Badan Diklat Provinsi Sulut, Noudy Tendean.

Derwanto dalam paparannya mengatakan, integritas birokrasi pemerintah dapat diartikan sebagai wujud komitmen pemerintah guna memberikan yang terbaik terhadap nusa dan bangsa, dengan mengedepankan integritas dan moralitas sebagai basis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Integritas mencakup, seluruh konsep etis dan moral dalam diri seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional. Profesionalisme seorang birokrat tidak hanya penguasaan kemampuan teknis dan ketangguhan emosi, tetapi juga konsisten menerapkan perilaku integritas yang menjadi sebuah kata kunci bagi seorang pejabat pemerintah,” tegasnya.

Terkait kegiatan tersebut, Sekretaris BKD Lucky Taju dalam laporannya mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya telah diselenggarakan oleh BKD Provinsi Sulut. Kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk mengingatkan aparatur soal integritas.

“Sebagai institusi teknis BKD memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan ASN yang berintegritas, berkompeten dan berkinerja tinggi. Namun demikian BKD hanya sebuah institusi, aparaturlah yang bisa mewujudkan hal tersebut,” jelas mantan kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut ini.