SHS: Birokrasi Pemerintahan Harus Jadi Penengah

Laporan Jurnalis Tribun Manado Pengasihan Susanto Amisan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang kembali mendapat kepercayaan menjadi pembicara dalam seminar nasional, bertajuk “Problematika Implementasi Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD, Jakarta (16/4).

Sebagaimana disampaikan Kabag Humas Pemprov Sulut, Jahya Rondonuwu lewat siaran persnya, bahwa Gubernur Sarundajang dalam paparannya ikut memberikan gambaran terkait implementasi UU tersebut, termasuk pengalaman empiris yang terjadi di daerah dan implikasi sistem pemerintahan desa kedepan.

Menurut Sarundajang, dalam rangka mengantisipasi dua arus besar yakni Partisipatif Populis dan Representatif Elitis, maka birokrasi pemerintahan sudah seharusnya menjadi penengah dengan sosok netral, mencegah implikasi – implikasi ke-arah negatif yang dapat memicu masalah – masalah penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam seminar itu Gubernur ikut menyumbang pemikiran berupa rekomendasi terkait implementasi UU tersebut, antara lain berkaitan dengan aturan, maka aturan teknis kata SHS harus mampu menciptakan syarat yang ketat dalam pembentukan desa, termasuk upaya konversi kelurahan menjadi desa dengan mempertimbangkan heterogenitas dan keunikan karakteristik daerah;

Sementara itu berkaitan dengan peran pemda, SHS melihat lemahnya SDM Aparatur Desa jadi pendorong pemda untuk melaksanakan pembenahan khususnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan SDM pendamping, menerapkan Iptek dan temuan baru untuk kemajuan desa, penguatan partisipasi masyarakat, pengawalan regulasi daerah yang pro desa, fasilitasi regulasi yang partisipatif, membangun prinsip – prinsip good governance.