Pembebasan Lahan Jalan Tol Manado-Bitung Dibantu APBN
Pembangunan jalan tol Manado-Bitung yang masuk dalam program RPJMD Provinsi Sulut 2015-2019, terus digenjot.
Penulis: | Editor:

Laporan Jurnalis Tribun Manado Pengasihan Susanto Amisan
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Pembangunan jalan tol Manado-Bitung yang masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menagah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut 2015-2019, terus digenjot, termasuk meminta dukungan pemerintah pusat untuk membantu pembiayaan terkait pembebasan lahan yang akan dijadikan jalan tol tersebut.
Meski sudah dibantu oleh pemerintah pusat, lantas tidak serta merta berjalan mulus, karena pemerintah sendiri hingga saat ini masih terkendala oleh pembebasan lahan, karena ada pemilik yang tak berada di Sulut. Sehingga untuk Segmen Satu (Manado-Airmadidi) progressnya baru 90 persen dibebaskan. Untuk segmen Airmadidi-Bitung, masih berproses.
Seperti yang diungkapkan kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulut, J E Kenap saat menghadiri rapat koordinasi evaluasi pembangunan jalan tol Manado-Bitung bersama Badan Koordinasi Penamanaman Modal (BKPM) dan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), Kamis (12/3) kemarin di ruang Ex WOC Kantor Gubernur Sulut.
“Jalan Tol Manado-Bitung panjangnya 39 Km terdiri dari dua segmen yaitu segmen Satu Manado- Airmadidi dan segmen Dua Airmadidi-Bitung. Untuk progresnya sendiri, hingga saat ini yang sudah dilaksanakan adalah Graund Breaking pada 2014 lalu, oleh Menko Perekonomian RI Chairul Tanjung, sepanjang Enam Ratus meter,” ungkapnya.
Menurut Kenap, Pemprov Sulut terus berupaya bersama Pemkab Minut dan Pemko Bitung agar pembebasan lahan secara seluruhan ditargetkan tuntas pada 2016 mendatang. “Masih ada sedikit kendala, yakni pemilik tanah tidak berada di tempat, pemindahan kerangka di pekuburan, pemindahan tempat ibadah dan sekolah serta penebangan pohon,” ujarnya.
Namun demikian, Kenap optimis bahwa kendala-kendala yang ada tersebut akan segera tuntas, karena pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.