'Penagihan' di SPBU, Pengurusan Pajak Ranmor Meningkat di Kotamobagu

TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMOBAGU - Kesibukan para pegawai di Kantor UPTD Samsat Kotamobagu meningkat sejak adanya gelaran operasi simpatik penunggak pajak kendaraan bermotor (PKB). Jumlah warga yang melakukan pengurusan dokumen di kantor ini naik hingga 25 persen.

"Jumlah kunjungan memang tidak tentu, tapi kalau dirata-ratakan sekitar 50 warga per hari yang datang ke Samsat. Namun, di hari pertama operasi simpatik, ada 78 orang yang melakukan pengurusan di Samsat ini," ujar Kepala Seksi Penetapan UPTD Samsat Kotamobagu, Oldi Slat, Selasa (2/9).

Di hari kedua pun jumlah warga yang datang ke Samsat tak kalah banyak. Sampai pukul 11.30 Wita kemarin, ada 53 warga yang mendatangi Kantor Samsat. Mereka umumnya membayar pajak. Namun ada juga yang mengurus bea balik nama, dan mutasi kendaraan.

Jessy, warga Poopo, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), yang sedang membayar pajak di Kantor Samsat Kotamobagu, mengatakan, pajak kendaraannya belum jatuh tempo. Tapi, ia memilih membayar lebih awal agar dirinya tak serasa dikejar-kejar.
"Daripada nanti bayar setelah jatuh tempo lebih baik sekarang saja ketika ada waktu. Kalau sudah jatuh tempo, takutnya nanti berabe. Saya sebenarnya tidak tahu kalau ada razia di SPBU-SPBU," kata Jessy.

Berbeda dengan Kotamobagu, di Samsat Manado belum ada pengaruh signifikan setelah sehari operasi simpatik di SPBU. Kepala UPTD Samsat Manado Benny Kalonta mengatakan, sehari setelah operasi simpatik belum dapat menjadi ukuran meningkatnya pengurusan PKB di Samsat.

"Dengan upaya yang kita lakukan tetap ada pengaruh terhadap kesadaran masyarakat. Tapi kalau baru sehari mungkin belum kelihatan hasil nyatanya," kata Kalonta.
Sebab itu, operasi selama 21 hari kerja ia yakin hasilnya positif, menimbulkan kesadaran masyarakat membayar pajak yang hasilnya bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak ranmor.

Dari amatan Tribun Manado di Samsat Manado, belum terlihat lonjakan wajib pajak. Aktivitas pelayanan tetap berjalan dengan keramaian seperti hari-hari biasa pelayanan.
Billy, seorang wajib pajak yang ditemui menungkapkan, kedatangannya ke Samsat bukan karena cemas dirazia di SPBU melainkan sudah saatnya memang hendak datang membayar pajak. "Kebetulan ada waktu luang, datang bayar pajak," sebutnya.

Berhubung sudah melunasi pajak, ia tak perlu khawatir kena razia di SPBU, apalagi sampai tak bisa mengisi BBM. "Sudah ada stiker lunas, jadi aman," katanya.

Warga apresiasi

Pada operasi hari pertama, Senin (1/9), sejumlah pengendara yang telah melunasi pajak langsung mendapatkan stiker tanda lunas pajak setelah memperlihatkan STNK kendaraan kepada petugas. Decky, satu di antara pengendara sepeda motor, mengapresiasi langkah Dipenda untuk mengadakan operasi simpatik yang tak menggangu kenyamanan saat berlalu lintas. Stiker lunas pajak juga bisa membantunya agar tak ditilang polisi nanti.

"Kalau soal pajak selalu saya perhatikan, tak pernah lewat dibayarkan, kan nanti denda. Supaya juga tidak kena tilang oleh polisi," katanya.
Namun, di balik alasan itu, kata Decky, membayar pajak sebuah kewajiban sebagai warga negara. Apalagi ia sudah memperoleh hak menikmati jalan yang diaspal dan BBM untuk kendaraan. Ia hanya berharap pelayanan pembayaran pajak lebih baik lagi terutama soal nilai rupiah dibayarkan harus sesuai jangan nanti dilebih-lebihkan.

Sedikit berbeda diungkapkan Defi Wohon yang dihampiri petugas saat antre BBM. Ia mengaku belum sempat melunasi pajak kendaraannya. Ia bukannya lupa atau lalai, hanya saja masih menunggu dana pensiunnya cair. "Pajak harus bayar, tidak boleh tidak. Tapi saya tunggu tanggal terima uang pensiun dulu, baru setelah itu saya datang bayar," ujar pria pensiunan guru ini.

Di antara warga pemilik kendaraan, ada juga yang berusaha menghindari operasi. Ada yang sengaja tak menggunakan tunggangannya dan memilih naik angkutan kota untuk beraktivitas. "Pajak motor saya sudah lewat. Nanti diurus jika sudah ada dananya," kata Rigi, warga Sario.

Menurut karyawan swasta ini, Pemprov Sulut sebaiknya menghadirkan Samsat online yang bisa memudahkan wajib pajak. Masyarakat bisa secara mandiri/swadaya mengecek nilai pajak yang harus dibayar dan membayarnya via layanan e-banking.

"Kantor Samsat tetap ada tapi bagi yang sibuk bisa memanfaatkan layanan ini. Tak perlu antre di loket Samsat. Ada manfaatnya juga, bisa memininalisasi percaloan dan pungutan liar," kata Andre Tengker, warga Bahu.

Ia berharap operasi penertiban digelar berkala. Bukan hanya di SPBU tapi di jalan raya juga bisa. "Harus adil, masa kami taat bayar yang lain tidak," jelas karyawan bank BUMN ini.(suk/ryo/ndo)