Koruptor Rampok Rp 39,3 Triliun

Melihat fakta tersebut, peneliti Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, mengatakan, DPR memang termasuk episentrum korupsi. ”Angka itu sebenarnya baru gambaran kecil dari persoalan korupsi di Indonesia, ibaratnya ini hanya puncak gunung es. Namun, setidaknya ini adalah sinyal awal sistem korupsi di Indonesia telah tergambarkan dengan titik episentrumnya di DPR,” kata Abdullah.

Fungsi kewenangan DPR yang besar memungkinkan mereka untuk korupsi, terutama ketika berkaitan dengan fungsi anggaran.

Fenomena ini juga menggambarkan praktik kekuasaan yang korup dengan didominasi kekuatan partai politik. ”Ini juga dampak dari liberalisasi demokrasi yang di Indonesia diwarnai dengan politik biaya tinggi. Para kader parpol berlomba-lomba mengumpulkan modal untuk mempertahankan keberadaannya di internal parpol atau untuk modal agar terpilih lagi pada masa mendatang,” ujar Abdullah.

Keuangan di daerah juga tergerogoti korupsi. Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa, dalam seminar di Komisi Hukum Nasional (KHN), mengatakan, setidaknya tercatat 1.890 laporan korupsi terjadi di sejumlah daerah, termasuk daerah pemekaran.

Abdul Wahid, Direktur LPITI Universitas Islam Malang, menyebutkan, penggerogotan keuangan daerah merupakan bentuk kejahatan yang mengakibatkan banyak hak rakyat gagal ditegakkan.

Menurut Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Indonesia (Fitra) Uchok Sky, banyak kongkalikong terjadi dalam pemanfaatan dana alokasi umum atau dana alokasi khusus. Febri Diansyah, peneliti ICW, menyebutnya desentralisasi korupsi karena munculnya ”raja-raja” kecil di daerah.

Dalam kondisi itu, Ketua KHN JE Sahetapy mengatakan, ”Keadaan negara kita sudah amburadul. Kalau politik pencitraan, semua harus diungkapkan secara sopan, saya menyebut negara kita sedang mengalami anomi. Keadaan berbangsa dan bernegara kita sedang membingungkan.”